Datangkan Devisa, DPR Minta Komoditas Sawit Dilindungi

DPR meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera membuat Peta Kehutanan Nasional (PKN). Hal ini untuk memperjelas fungsi lahan kehutanan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, dengan PKN akan diketahui secara pasti di mana lahan yang diperuntukkan bagi perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi dan lain sebagainya.

“Sebagai mitra kerja, Komisi IV telah lama meminta Kementerian Kehutanan agar segera menyelesaikan Peta Kehutanan Nasional. Tapi hingga sekarang peta itu belum juga bisa diselesaikan,” ujar Firman di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata dia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang seharusnya menjadi pegangan hingga kini masih banyak daerah yang belum memiliki itu. Akibatnya, peruntukkan lahan menjadi tidak jelas.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menyatakan dari empat juta hektar lahan sawit di Riau, dua juta hektar tidak berizin.

“Hanya dua juta hektar yang mengantongi izin resmi untuk mengalihfungsikan kawasan hutan,” ujarnya.

Zulkifli mengatakan, Riau selama ini memang menarik untuk perkebunan karena kontur tanahnya datar, subur dan potensi perkebunan sawit sangat luar biasa.

Dengan luas geografis Riau sekitar delapan juta hektar, dia menilai areal perkebunan kelapa sawit sudah terlalu luas.

Terkait hal itu, Firman meminta Zulkifli berhati-hati mengeluarkan pernyataan supaya tidak menjadi polemik di masyarakat dan bisa mengganggu iklim investasi.

Apalagi saat ini sering terjadi perbedaan data soal kawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Datanya sering berbeda-beda,” ucap Firman.
Menurut politisi Partai Golkar ini, sawit merupakan komoditas unggulan yang telah terbukti mendatangkan devisa bagi negara. Karena itu, sawit harus dilindungi.

“Selain menjadi sumber pemasukan negara berupa pajak, juga terbukti telah meningkatkan kesejahteraan di daerah pelosok,” jelasnya.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengatakan, berdasarkan kepemilikannya, sebagian besar kebun sawit di Riau dimiliki rakyat atau petani yang mencapai 1.315.231 hektar (55,44 persen).

Sementara perkebunan besar swasta 977.625 hektar (41,21 persen) dan perkebunan besar negara atau BUMN 79.546 hektar (3,35 persen).

Dengan demikian, kata Asmar, sama saja yang dituding ilegal tersebut adalah kebun sawit milik petani. Padahal, ketika membuka lahan untuk perkebunan sawit, para petani telah mendapatkan izin baik dari bupati maupun camat setempat. ***