Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan mendapat tambahan partai pendukung sampai setidaknya 2015 mendatang. Karena sampai saat ini tidak ada partai pengusung Prabowo-Hatta yang mau bergabung Jokowi-JK andai pasangan nomor urut dua itu dimenangkan Mahkamah Konstitusi.
"Gerindra , PAN dan PKS tidak mungkin (mendukung Jokowi)," jelas pengamat ekonomi-politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 19/8).
Begitu juga dengan Partai Golkar dan PPP, meski ada desakan dari internal kedua partai itu agar digelar Munas atau Muktamar untuk mengganti kepemimpinan yang ada saat ini. Pasalnya, pihak Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sama-sama mempertahankan sikapnya, pergantian kepemimpinan kedua partai itu akan digelar 2015.
"Itu tidak akan terjadi. Karena Suryadharma Ali juga sangat keras. Sementara Golkar solid di bawah Ical. Sampai 2015, Ical yang berhak ngetok palu. Kalau pun digoyang-goyang, tidak akan lama. Karena Ical juga seorang yang
die hard," tegasnya.
Partai Demokrat juga tidak akan mau mendukung pemerintahan Jokowi. Apalagi setelah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir saat Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan di DPR dan saat upacara kemerdekaan di Istana Negara.
"SBY belum ada pertemuan dengan Megawati. Mega tidak datang itu artinya perang masih akan berlanjut," ungkap pendiri lembaga pengkajian Sabang Merauke-Circle ini.
Soal penambahan partai pendukung ini sudah disampaikan beberapa partai pengusung Jokowi-JK, PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura. Kemarin, Jokowi mengakui sudah ada pembahasan tersebut. Namun, masih mengalami kemandekan. "Sudah berproses, tapi belum ketemu, belum sepakat. Kalau begitu ya gimana dong?" ujar Jokowi.
[zul]
