Berita

Panitia Karnaval Budaya di Sekitar Monas Harus Minta Maaf

SENIN, 18 AGUSTUS 2014 | 20:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelaksanaan karnaval budaya di seputaran Monas dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI yang ke 69 menimbulkan kemacetan hebat di hampir seluruh ruas jalan di sekitar Monas dan belakang Istana Negara.

Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak penyelenggara karnaval meminta maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang harus berjibaku melintas di wilayah tersebut akibat kemacetan yang luar biasa.

"Kegiatan pawai karnaval budaya ini sangat merugikan masyarakat banyak. Seharusnya waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas. Kenapa karnaval tidak dilaksanakan saat hari libur atau pada 17 Agustus kemarin," ujar Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu (Senin, 18/8).


Edison mempertanyakan urgensi karnaval dilaksanakan pada hari kerja dan bersamaan dengan jam sibuk. Apalagi penutupan jalan dilakukan sejak pukul 14.00. Padahal, tanpa ada penutupan ruas jalan pun, kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut sudah menjadi langganan setiap hari, apalagi pada jam sibuk.

"Aktivitas di ruas jalan yang digunakan karnaval sangat padat, sehingga penutupan ruas jalan tersebut mematikan fungsi sebagai jalan utama yang disekitarnya banyak gedung-gedung perkantoran," tegas Edison.

Edison menyayangkan sikap penyelenggara yang tidak memperdulikan kepentingan masyarakat khususnya pengguna jalan. Apalagi pelaksanaan pawai karnaval budaya tidak harus dilaksanakan pada saat aktivitas masyarakat membutuhkan kelancaran lalu lintas.

"Akibatnya banyak masyarakat yang menjadi korban. Jangan aneh kalau kegiatan karnaval ini tidak menuai respon baik masyarakat," demikian Edison. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya