Berita

ilustrasi/net

Politik

69 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Berdaulat Pangan

MINGGU, 17 AGUSTUS 2014 | 17:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Meski sudah 69 tahun merdeka, namun Indonesia belum berdaulat pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah masih bergantung pada impor.

Bahkan, peningkatan impor pangan terjadi empat kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun, sebanyak 3,34 miliar dolar AS menjadi 14,9 miliar dolar AS pada tahun lalu. Penyusutan luas lahan pertanian terjadi lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % selama 10 tahun dari 2003.

Jumlah petani juga menyusut 500 ribu rumah tangga dalam kurun 10 tahun, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17 juta keluarga tani.


Demikian diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta (Minggu, 17/08).  

"Kemerdekaan berarti seluruh bangsa Indonesia harus merasakan keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bagi kami petani, kemerdekaaan itu berarti memiliki lahan minimal dua hektare, berdaulat benih, dan memiliki jaminan harga panen yang baik," kata Henry.

Henry juga menyampaikan di 69 tahun kemerdekaan, masyarakat Indonesia masih banyak yang terhimpit kemiskinan dan kebanyakan dari mereka berada di daerah pedesaan yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.

"Data BPS per Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa. Indeks Kebahagiaan (IK) masyarakat kota juga lebih tinggi daripada di desa, yakni 65,92 dan 64,32," tuturnya.

Henry menegaskan, muara dan dampak dari problem tersebut adalah kemiskinan agraria pedesaan, realita kemiskinan pedesaan selalu di depan daripada kemiskinan perkotaan. Ini berarti kemuliaan rumah tangga desa penghasil pangan tidak diimbangi dengan kemuliaan ekonomi pertanian. Oleh karena itu menurut Henry untuk mengubah keadaaan ini, presiden terpilih harus bergerak cepat, belajar, dan tidak mengulangi kesalahan pemerintahan terdahulu yang menyebabkan pertanian Indonesia semakin terpuruk.

"Semoga di perayaan tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia tahun depan, presiden terpilih sudah menjalankan kebijakan-kebijakan pertanian yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembaruan agraria yang dijanjikan dalam kampanyenya," tambah Henry.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya