Berita

ilustrasi/net

Politik

69 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Berdaulat Pangan

MINGGU, 17 AGUSTUS 2014 | 17:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Meski sudah 69 tahun merdeka, namun Indonesia belum berdaulat pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah masih bergantung pada impor.

Bahkan, peningkatan impor pangan terjadi empat kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun, sebanyak 3,34 miliar dolar AS menjadi 14,9 miliar dolar AS pada tahun lalu. Penyusutan luas lahan pertanian terjadi lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % selama 10 tahun dari 2003.

Jumlah petani juga menyusut 500 ribu rumah tangga dalam kurun 10 tahun, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17 juta keluarga tani.


Demikian diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta (Minggu, 17/08).  

"Kemerdekaan berarti seluruh bangsa Indonesia harus merasakan keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bagi kami petani, kemerdekaaan itu berarti memiliki lahan minimal dua hektare, berdaulat benih, dan memiliki jaminan harga panen yang baik," kata Henry.

Henry juga menyampaikan di 69 tahun kemerdekaan, masyarakat Indonesia masih banyak yang terhimpit kemiskinan dan kebanyakan dari mereka berada di daerah pedesaan yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.

"Data BPS per Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa. Indeks Kebahagiaan (IK) masyarakat kota juga lebih tinggi daripada di desa, yakni 65,92 dan 64,32," tuturnya.

Henry menegaskan, muara dan dampak dari problem tersebut adalah kemiskinan agraria pedesaan, realita kemiskinan pedesaan selalu di depan daripada kemiskinan perkotaan. Ini berarti kemuliaan rumah tangga desa penghasil pangan tidak diimbangi dengan kemuliaan ekonomi pertanian. Oleh karena itu menurut Henry untuk mengubah keadaaan ini, presiden terpilih harus bergerak cepat, belajar, dan tidak mengulangi kesalahan pemerintahan terdahulu yang menyebabkan pertanian Indonesia semakin terpuruk.

"Semoga di perayaan tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia tahun depan, presiden terpilih sudah menjalankan kebijakan-kebijakan pertanian yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembaruan agraria yang dijanjikan dalam kampanyenya," tambah Henry.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya