Berita

ilustrasi/net

Politik

69 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Berdaulat Pangan

MINGGU, 17 AGUSTUS 2014 | 17:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Meski sudah 69 tahun merdeka, namun Indonesia belum berdaulat pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah masih bergantung pada impor.

Bahkan, peningkatan impor pangan terjadi empat kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun, sebanyak 3,34 miliar dolar AS menjadi 14,9 miliar dolar AS pada tahun lalu. Penyusutan luas lahan pertanian terjadi lima juta hektare lebih, atau menurun 16,32 % selama 10 tahun dari 2003.

Jumlah petani juga menyusut 500 ribu rumah tangga dalam kurun 10 tahun, saat ini hanya terdapat 26,14 juta keluarga tani dari tahun 2003 yang berjumlah 31,17 juta keluarga tani.


Demikian diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih di Jakarta (Minggu, 17/08).  

"Kemerdekaan berarti seluruh bangsa Indonesia harus merasakan keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bagi kami petani, kemerdekaaan itu berarti memiliki lahan minimal dua hektare, berdaulat benih, dan memiliki jaminan harga panen yang baik," kata Henry.

Henry juga menyampaikan di 69 tahun kemerdekaan, masyarakat Indonesia masih banyak yang terhimpit kemiskinan dan kebanyakan dari mereka berada di daerah pedesaan yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani.

"Data BPS per Maret 2014 menunjukkan tingkat kemiskinan pedesaan sekitar 17 juta jiwa atau hampir 50% dari jumlah petani yang ada di Indonesia, 31,70 juta jiwa. Indeks Kebahagiaan (IK) masyarakat kota juga lebih tinggi daripada di desa, yakni 65,92 dan 64,32," tuturnya.

Henry menegaskan, muara dan dampak dari problem tersebut adalah kemiskinan agraria pedesaan, realita kemiskinan pedesaan selalu di depan daripada kemiskinan perkotaan. Ini berarti kemuliaan rumah tangga desa penghasil pangan tidak diimbangi dengan kemuliaan ekonomi pertanian. Oleh karena itu menurut Henry untuk mengubah keadaaan ini, presiden terpilih harus bergerak cepat, belajar, dan tidak mengulangi kesalahan pemerintahan terdahulu yang menyebabkan pertanian Indonesia semakin terpuruk.

"Semoga di perayaan tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia tahun depan, presiden terpilih sudah menjalankan kebijakan-kebijakan pertanian yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembaruan agraria yang dijanjikan dalam kampanyenya," tambah Henry.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya