Berita

chairul tanjung

Soal Gaji Menteri, Serahkan Saja ke Pemerintah Baru

SABTU, 16 AGUSTUS 2014 | 17:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Besar kecilnya gaji menteri, idealnya diputuskan pemerintah baru. Pemerintahan Presiden SBY dan para menteri Kabinet Indonesia bersatu II sebaiknya tidak membuat keputusan yang berkait dengan gaji mereka.

"Tidak etis mengingat masa bhakti KIB II akan berakhir dalam hitungan hari," jelas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkat yang diterima redaksi (Sabtu, 16/8).

Bambang mengungkapkan itu menanggapi saran Menko Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) bahwa sebaiknya gaji menteri dan dinaikkan. Karena sudah 10 tahun gaji anggota kabinet tersebut tak mengalami penyesuaian walaupun gaji PNS meningkat setiap tahun.

"Gaji menteri nggak pernah naik 10 tahun. Jadi memang harus naik. Tapi bukan buat saya," ungkap CT, panggilan akrabnya, kemarin.

Menurut Bambang Soesatyo, apa yang dikemukakan CT tersebut cukup ditanggapi sebagai usulan saja. Soal apakah usul itu akan diterima atau tidak, biar pemerintah baru yang menanggapinya.

"Saya sendiri tidak yakin SBY dan KIB-II yang akan demisioner berani bertindak gegabah menaikkan gaji menteri," beber politikus Golkar ini.
 
Lagi pula menurutnya, kalau sudah satu dekade gaji menteri tidak pernah naik, masalahnya harus dikembalikan kepada presiden. Sebagaimana lazimnya, gaji naik kalau perekonomian bertumbuh dan kinerja menteri memuaskan.

"Kalau memang ingin naik gaji, para menteri mestinya berembuk dan mengajukan usulan ke presiden untuk dipertimbangkan," ungkap Wakil Ketua Umum KADIN ini.
 
Karena itu, dia memperkirakan, pemerintah baru akan mempunyai kebijakan khusus mengenai reward and punishment untuk para menteri. "Oleh karena itu, persoalan dan kebijakan mengenai gaji menteri sebaiknya dirumuskan oleh pemerintah baru," tandasnya.

Selain soal sudah 1 dekade gaji menteri tidak naik, CT mengungkapkan alasan lainnya. Dia menyatakan, kalau gaji pejabat negara nggak cukup, pasti akan mencari cara untuk mencukupi kehidupannya.

"Kalau mencukupi dengan cara-cara nggak baik akan menjadi masalah untuk negara. Jadi gaji pejabat negara harus mencukupi kehidupan pejabat itu," tandas pengusaha nasional ini. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Bahlil Tunjukkan Kesombongan pada Prabowo

Jumat, 25 Oktober 2024 | 13:37

UPDATE

Indonesia Butuh Banyak Dokter Spesialis Jantung

Jumat, 01 November 2024 | 19:59

Pembangunan Tol Jagoratu 2025 Diyakini Tingkatkan Kunjungan Pariwisata dan Ekonomi Sukabumi

Jumat, 01 November 2024 | 19:49

Polisi Geledah Kementerian Komdigi

Jumat, 01 November 2024 | 19:34

Fraksi PKS Dorong Perubahan RUU Perikanan dan UU Kelautan

Jumat, 01 November 2024 | 19:30

Suswono Jangan Recoki Parpol Lain

Jumat, 01 November 2024 | 19:23

Prabowo Makan Malam dengan Ridwan Kamil, Pengamat: Bentuk Nyata Dukungan

Jumat, 01 November 2024 | 18:30

Polres Sukabumi Tangkap Gunawan "Sadbor" Terkait Judi Online

Jumat, 01 November 2024 | 18:06

Halal Kulture Market Potensi Lahirkan Ekosistem Muslim Muda

Jumat, 01 November 2024 | 18:02

Aji Assul Diingatkan untuk Konsisten Melawan Rezim Matakali

Jumat, 01 November 2024 | 17:52

Israel Bombardir Kamp Pengungsi Gaza Tengah, 47 Tewas

Jumat, 01 November 2024 | 17:35

Selengkapnya