Berita

chairul tanjung

Soal Gaji Menteri, Serahkan Saja ke Pemerintah Baru

SABTU, 16 AGUSTUS 2014 | 17:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Besar kecilnya gaji menteri, idealnya diputuskan pemerintah baru. Pemerintahan Presiden SBY dan para menteri Kabinet Indonesia bersatu II sebaiknya tidak membuat keputusan yang berkait dengan gaji mereka.

"Tidak etis mengingat masa bhakti KIB II akan berakhir dalam hitungan hari," jelas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam pesan singkat yang diterima redaksi (Sabtu, 16/8).

Bambang mengungkapkan itu menanggapi saran Menko Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) bahwa sebaiknya gaji menteri dan dinaikkan. Karena sudah 10 tahun gaji anggota kabinet tersebut tak mengalami penyesuaian walaupun gaji PNS meningkat setiap tahun.


"Gaji menteri nggak pernah naik 10 tahun. Jadi memang harus naik. Tapi bukan buat saya," ungkap CT, panggilan akrabnya, kemarin.

Menurut Bambang Soesatyo, apa yang dikemukakan CT tersebut cukup ditanggapi sebagai usulan saja. Soal apakah usul itu akan diterima atau tidak, biar pemerintah baru yang menanggapinya.

"Saya sendiri tidak yakin SBY dan KIB-II yang akan demisioner berani bertindak gegabah menaikkan gaji menteri," beber politikus Golkar ini.
 
Lagi pula menurutnya, kalau sudah satu dekade gaji menteri tidak pernah naik, masalahnya harus dikembalikan kepada presiden. Sebagaimana lazimnya, gaji naik kalau perekonomian bertumbuh dan kinerja menteri memuaskan.

"Kalau memang ingin naik gaji, para menteri mestinya berembuk dan mengajukan usulan ke presiden untuk dipertimbangkan," ungkap Wakil Ketua Umum KADIN ini.
 
Karena itu, dia memperkirakan, pemerintah baru akan mempunyai kebijakan khusus mengenai reward and punishment untuk para menteri. "Oleh karena itu, persoalan dan kebijakan mengenai gaji menteri sebaiknya dirumuskan oleh pemerintah baru," tandasnya.

Selain soal sudah 1 dekade gaji menteri tidak naik, CT mengungkapkan alasan lainnya. Dia menyatakan, kalau gaji pejabat negara nggak cukup, pasti akan mencari cara untuk mencukupi kehidupannya.

"Kalau mencukupi dengan cara-cara nggak baik akan menjadi masalah untuk negara. Jadi gaji pejabat negara harus mencukupi kehidupan pejabat itu," tandas pengusaha nasional ini. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya