. Pemerintah harus membuat keputusan yang tegas dan mengikat terkait peruntukan penggunaan solar bagi PLN dari Pertamina. Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan perlunya membedakan penggunaan solar bagi keperluan listrik khusus untuk pengguna kelompok yang perlu disubsidi berukuran 450va dan 900va, dengan solar yang dipergunakan untuk keperluan pembangkit listrik yang dominant bagi golongan mampu termasuk industri.
"Artinya, harus ada audit penggunaan solar pada PLN yang membedakan penggunaan bbm solar bagi operasional untuk listrik bagi kelompok pengguna dengan daya 450va dan 900 va dengan kelompok pengguna dengan daya diatas 900VA atau kelompok mampu termasuk Industri," papar Sofyano mengomentari polemik harga solar Pertamina untuk PLN, dalam keterangan persnya (Jumat, 15/8).
Selain itu, kata dia, subsidi Pemerintah terhadap PLN juga perlu dievaluasi dengan cermat atau dikaji ulang apakah sudah sejalan dengan kenaikan Tarif Daya Listrik. Sebab, adanya kenaikan TDL logikanya harus diikuti dengan berkurangnya subsidi Pemerintah terhadap PLN.
Sementara itu, lanjut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini, hasil audit terhadap peruntukan penggunaan bbm solar PLN bisa dijadikan salah satu referensi dalam menentukan besaran harga beli solar oleh PLN. PLN tidak dapat menenentukan harga beli solar dari Pertamina sesuai dengan yang mereka inginkan karena dengan pertimbangan bahwa solar tersebut dominan dipergunakan untuk pembangkit yang produksinya dominant pula untuk golongan tidak mampu yang harus disubsidi, maka ini akan bisa dimaklumi oleh siapapun termasuk Pertamina sebagai persero milik Negara.
"Bagi publik , akan terasa sangatlah aneh dan tidak "fair" jika solar yang akan dibeli PLN dengan harga yang tidak sesuai dengan harga keekonomian, namun ternyata solar tersebut dipergunakan untuk Pembangkit listrik yang produksi listrik nya dijual untuk kebutuhan golongan mampu dan industri yang kenyataannya tidak termasuk golongan yang perlu disubsidi oleh pemerintah," papar dia.
Terkait audit harga solar yang ditawarkan Pertamina ke PLN, menurut Sofyano, tidak diperlukan. Audit tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ketidak percayaan PLN terhadap harga yang ditawarkan Pertamina. Publik juga bisa menilai bahwa audit tersebut sebagai cara untuk membuktikan ke publik bahwa harga solar Pertamina diluar batas kewajaran jika hasil audit yang dilakukan lembaga audit ternyata lebih rendah dari harga yang ditawarkan Pertamina.
"Ini harusnya dihindari oleh pihak PLN," pungkasnya.
[dem]
