Ketidakhadiran Mega Menutup Komunikasi Jokowi dan Demokrat

Ketidakhadiran mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, di acara pidato kenegaraan terakhir Presiden SBY di Gedung DPR/DPD RI hari ini jadi ancaman buat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, jika mereka nantinya ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres untuk 2014-2019.

Ilmuwan politik, Arbi Sanit, menyatakan, Jokowi-JK harus membuka koalisi dengan partai besar di parlemen untuk mengamankan pemerintahannya. Selain Partai Golkar, partai yang potensial diajak kerjasama adalah Partai Golkar.

Namun, kandungan masalah dengan Partai Demokrat cukup berat karena terkait hubungan pribadi antara Ketua Umum PDIP itu dengan Presiden SBY selaku Ketua Umum Demokrat.

"Sikap Mega hari ini menunjukkan dia sudah sangat bermusuhan kepada SBY. Ini menutup kemungkinan bagi Jokowi, kalau ditetapkan sebagai presiden terpilih, untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen," kata Arbi Sanit kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/8).

Menurut Arbi Sanit, koalisi dengan Demokrat itu penting bagi pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu manfaatnya adalah tidak memberi angin kepada paham kelompok agama radikal di dalam pemerintahannya.

Namun kemungkinan rekonsiliasi PDIP dan Demokrat yang tadinya berseberangan hanya tergantung kepada hubungan dua tokoh itu, SBY dan Mega. Selain dari itu tak ada masalah karena hubungan antara para elite kedua partai tidak menemui kendala.

"Kejadian hari ini indikasi peluang koalisi Demokrat dan PDIP semakin mengecil," terangnya. [ald]