Jokowi Terperangkap, Hendropriyono Jadi Penasihat

Setelah menunjuk mantan Menteri Perindustrian era Presiden Megawati, Rini Soemarno, menjadi Kepala Staf Kantor Transisi, capres terpilih Joko Widodo melakukan blunder lagi.

Di samping memilih Jenderal (Purnawirawan) Luhut Panjaitan, KH Hasyim Muzadi, dan Syafii Maarif, sebagai penasihat tim transisi, Jokowi memasang mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Tim Transisi sendiri memiliki tugas penting terkait rencana kerja pemerintahan dan susunan kabinet.

Walau sudah lama akrab dengan Jokowi, keberadaan Hendropriyono kali ini mendapat tentangan keras dari pendukung Jokowi yang sebagian terdiri dari aktivis penegakan hak asasi manusia. Mantan Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung itu tersangkut kasus pembantaian massal di Talangsari tahun 1989 dan pembunuhan tokoh HAM nasional, Munir Said Thalib, pada 2004. (klik: Akhirnya Ada Perlawanan Terhadap Hendropriyono)

Pakar politik, Arbi Sanit, mengatakan, inilah konsekuensi rakyat memilih calon presiden yang kurang pengalaman.

"Inilah konsekuensi memilih orang yang kurang pengalaman. Dia tidak ada kehati-hatian, terlalu kagum sama orang," ucap ilmuwan politik dari Universitas Indonesia itu, kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/8).

Dia akui bahwa Hendropriyono yang juga Guru Besar Ilmu Intelijen pertama di Indonesia adalah orang yang dikagumi banyak pihak. Dia punya pengalaman bagus dan punya pikiran bagus.

"Lalu Jokowi terperangkap. Padahal, seharusnya dia hati-hati ada isu pelangaran HAM, isu Orde Baru, itu harusnya jadi pertimbangan penting. Karena akibat isu-isu itu juga dia bisa menang," jelas pengamat politik sepuh itu.

Dia juga sesalkan pernyataan-pernyataan "ngawur" dari Jokowi untuk menjelaskan alasannya memilih Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi.

"Blunder dan penjelasannya ngawur," tandasnya.

Kepada media massa, Jokowi mengaku sudah mempertimbangkan secara matang nama Hendropriyono karena punya pengalaman dan kompetensi.

Jokowi juga mengharapkan publik tidak mengkaitkan kasus pelanggaran HAM dengan peran Hendro di tim transisi. Alasannya, tidak etis. [ald]