Berita

megawati soekarnoputri/net

Politik

PIDATO TERAKHIR SBY

Sikap Megawati yang Tidak Negarawan Juga Merugikan Negara

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 | 15:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Seolah keras kepala dalam sikap permusuhannya, bekas Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, tidak juga datang menghadiri pidato kenegaraan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan seluruh anggota DPR dan DPD RI.

Pakar politik, Arbi Sanit, berpendapat, sikap Mega yang tidak pernah mau menghadiri pidato kenegaraan Presiden SBY menunjukkan ketiadaan sikap negarawan dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Mega lebih mengedepankan urusan pribadinya daripada kepentingan negara.

"Saya duga permusuhan dia dengan SBY sejak Pilpres 2004 belum selesai juga. Tampaknya Mega kecewa amat berat karena di pemilu 2004 dia dikalahkan telak oleh bekas anak buahnya," kata pengamat politik senior itu kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/8).


Menurut Arbi Sanit, kenegarawanan Mega semakin diragukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sikap tidak negarawan itulah yang membuat citra Mega terus merosot di mata rakyat Indonesia.

"Yang rugi adalah Mega dan akibatnya negara ini juga ikut rugi akibat sikapnya itu karena tidak ada rekonsiliasi untuk memberi jalan bagi pemerintahan baru yang lebih baik," tegas akademisi Universitas Indonesia itu.

Dia justru memberi nilai positif kepada SBY yang dalam beberapa kesempatan selama menjabat presiden, selalu membuka ruang komunikasi sebagai sesama tokoh nasional dengan Megawati. Terakhir, ketika SBY membela Mega dari tuduhan korupsi yang diumbar situs anti kerahasiaan negara, Wikileaks.

"Ajakan SBY itu tidak mempan. Mega lebih kedepankan kepentingan dirinya," sesal Arbi.

Sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-69, dibuka pukul 09.00 WIB. Sidang bersama dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

Mantan Presiden, BJ Habibie, tampak hadir. Beberapa tokoh nasional juga terlihat seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya