Berita

megawati soekarnoputri/net

Politik

PIDATO TERAKHIR SBY

Sikap Megawati yang Tidak Negarawan Juga Merugikan Negara

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 | 15:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Seolah keras kepala dalam sikap permusuhannya, bekas Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, tidak juga datang menghadiri pidato kenegaraan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan seluruh anggota DPR dan DPD RI.

Pakar politik, Arbi Sanit, berpendapat, sikap Mega yang tidak pernah mau menghadiri pidato kenegaraan Presiden SBY menunjukkan ketiadaan sikap negarawan dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Mega lebih mengedepankan urusan pribadinya daripada kepentingan negara.

"Saya duga permusuhan dia dengan SBY sejak Pilpres 2004 belum selesai juga. Tampaknya Mega kecewa amat berat karena di pemilu 2004 dia dikalahkan telak oleh bekas anak buahnya," kata pengamat politik senior itu kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/8).


Menurut Arbi Sanit, kenegarawanan Mega semakin diragukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sikap tidak negarawan itulah yang membuat citra Mega terus merosot di mata rakyat Indonesia.

"Yang rugi adalah Mega dan akibatnya negara ini juga ikut rugi akibat sikapnya itu karena tidak ada rekonsiliasi untuk memberi jalan bagi pemerintahan baru yang lebih baik," tegas akademisi Universitas Indonesia itu.

Dia justru memberi nilai positif kepada SBY yang dalam beberapa kesempatan selama menjabat presiden, selalu membuka ruang komunikasi sebagai sesama tokoh nasional dengan Megawati. Terakhir, ketika SBY membela Mega dari tuduhan korupsi yang diumbar situs anti kerahasiaan negara, Wikileaks.

"Ajakan SBY itu tidak mempan. Mega lebih kedepankan kepentingan dirinya," sesal Arbi.

Sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-69, dibuka pukul 09.00 WIB. Sidang bersama dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

Mantan Presiden, BJ Habibie, tampak hadir. Beberapa tokoh nasional juga terlihat seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya