Berita

ilsutrasi

Pertahanan

Potensi Kehadiran Kelompok Radikal semakin Tinggi

JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 | 09:53 WIB | LAPORAN:

Ada sejumlah hal yang mendorong kelahiran kelompok radikal. Dari sekian banyak faktor, tampaknya faktor sosial ekonomi merupakan penyebab kunci kehadiran kelompok radikal dan kekerasan yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan.

Semakin tinggi derajat ketimpangan ekonomi, semakin besar kemungkinan kelompok radikal lahir dan melakukan aksi kekerasan.

Demikian disampaikan dosen hubungan internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa, dalam Dialog Terbuka Warning ISIS Antara Ideologi Agama Vs Gerakan Politik Global, di Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (14/8).

Pembicara lain dalam dialog yang digelar Nusa Institute adalah Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme Ansyaad Mbai, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan mantan Dubes RI untuk Suriah Muhamamd Muzammil Basyuni.

Teguh juga mengatakan, banyak juga orang-orang yang sudah mapan dan berpendidikan tinggi ikut dalam kelompok radikal karena tidak bisa menerima ketimpangan sosial ekonomi yang dialami sebagian masyarakat.

Dengan asumsi utama ini bukan tidak mungkin peluang kehadiran kelompok radikal di Indonesia di masa mendatang akan semakin besar.

“Dalam satu hingga dua dekade lagi Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk angkatan kerja menjadi dua kali lipat. Artinya, kebutuhan akan lapangan kerja menjadi dua kali lebih besar,” kata dia sambil menekankan ketiadaan lapangan kerja yang memadai dalam arti bisa menjadi sumber kehidupan adalah penyebab kemiskinan.

“Selain lapangan kerja yang perlu disiapkan adalah tenaga kerja terampil karena sejak 2015 warganegara Indonesia akan bersaing dengan warganegara anggota ASEAN lainnya untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia,”sambung Teguh.

Dia berharap pemerintah memperhatikan persoalan ini dan sejak dini menyiapkan strategi pembangunan yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. [dem]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

Aceh Selatan Terendam Banjir hingga Satu Meter

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:58

Prabowo Bertemu Elite PKS, Gerindra: Dukungan Moral Jelang Pelantikan

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:39

Saham Indomie Kian Harum, IHSG Bangkit 0,54 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:26

Ini Alasan Relawan Jokowi dan Prabowo Pilih Dukung Rido

Jumat, 11 Oktober 2024 | 23:19

Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Ukir Sejarah

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:54

Pensiun Jadi Presiden, Jokowi Bakal Tetap Rutin Kunjungi IKN

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:42

Sosialisasi Golden Visa Bidik Top Investor di Bekasi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:31

Soal Kasus Alex Marwata, Kapolda Metro: Masalah Perilaku Kode Etik yang Jadi Pidana

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:26

Kontroversi Gunung Padang: Perdebatan Panjang di Dunia Arkeolog

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:20

ASDP Ajukan Praperadilan Buntut Penyitaan Barbuk, KPK Absen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 22:17

Selengkapnya