Para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat ancaman dari pendukung capres nomor satu. Polisi pun memperketat pengamanan bagi personel penyelenggara pilpres itu dan kantor KPU.
Dua truk polisi parkir di depan halte tak jauh dari gerbang kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kedua truk itu parkir paralel di badan jalan. Sebuah traffic cone dipasang sebagai pembatas dengan lajur jalan yang bisa dilalui.
Truk angkut pasukan beratap terpal itu kosong. Anggota Brimob yang ditugaskan menjaga kantor KPU memilih tak berdiam di dalam truk pada siang hari. Beberapa terlihat duduk di dekat halte.
Gerbang masuk ke halaman kantor KPU hanya dibuka sedikit. Hanya bisa dilalui pejalan maupun pengunjung yang menggunakan sepeda motor. Sejumlah pria berpakaian hitam-hitam terlihat berjaga-jaga di gerbang ini.
Sebuah meja ditempatkan di balik gerbang. Meja yang dinaungi kanopi ini berfungsi untuk mendeteksi orang-orang yang hendak masuk ke kantor KPU.
Setiap orang diregistrasi dan diminta menunjukkan kartu identitas. Juga ditanya maksud kedatangannya ke Kantor KPU.
Setelah bisa masuk, tampak dua bangunan di sebelah kanan. Salah satunya pos jaga. Halaman di depan pos jaga ini dipakai untuk tempat parkir motor.
Barracuda milik polisi diparkir di dekat tempat parkir motor. Kendaraan lapis baja untuk mengatasi kerusuhan itu dilengkapi palang besi di moncongnya untuk mendorong massa maupun rintangan.
Kendaraan yang dipersenjatai water cannon ini diparkir dengan posisi menghadap gerbang. Sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, kendaraan ini bisa langsung keluar dari kantor KPU. Barracuda ini juga bisa berfungsi sebagai kendaraan evakuasi dalam suasana genting dan rusuh.
Penjagaan juga ditempatkan persis di depan pintu masuk gedung KPU. Di titik ini terdapat pintu metal detector yang harus dilalui setiap orang yang hendak masuk. Sebuah meja ditempatkan di depan metal detector.
Petugas keamanan yang menjaga meja ini kembali menanyakan kartu identitas serta keperluan ke sini. Tak hanya itu, bagi orang yang membawa tas diminta membukanya dan memperlihatkan isinya. Jika tidak ada benda-benda yang membahayakan, petugas mempersilakan masuk.
Sugitar dan dua rekannya ditempatkan meja penjagaan ini. Menurut dia, setiap orang masuk perlu melewati pemeriksaan. “Ini tugas dan kewajiban kami sebagai petugas pengamanan. Untuk memastikan saja,†ujar Sugitar.
Pria berkumis tipis itu tampak ramah ketika meminta tamu menunjukkan kartu identitas dan meminta memperlihatkan isi tas.
Siang kemarin, para Komisioner KPU tak ada yang berada di kantor. Mereka harus mengikuti persidangan perselisihan hasil pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski begitu, pengamanan di kantor KPU tak terlihat kendur.
“Saya lihat jarang Komisioner yang berlama-lama kantor karena sibuk di MK,†kata Sugitar. Ia sempat melihat Arief Budiman, salah satu Komisioner KPU datang. Tak lama, Arief pergi lagi.
Sejak ada ancaman dari salah satu pendukung capres kepada Komisioner KPU, pengamanan di kantor ini diperketat. “Setiap hari ada satu peleton anggota Brimob yang berjaga. Juga dibantu (petugas) Pamdal (Pengamanan Dalam) 14 orang per hari,†ungkap Sugitar.
Beberapa waktu lalu, Kantor KPU menjadi sasaran aksi unjuk pendukung capres yang kecewa dengan hasil pilpres. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di jalan depan kantor KPU.
Sejauh ini, menurut Sugitar, keamanan di kantor KPU cukup kondusif. “Kalau soal adanya demo-demo terus ada dorong-dorongan dengan petugas keamanan, itu sudah biasa. Ya sama-sama menjaga saja lah, supaya tidak ada ribut-ribut,†ujar dia.
Pasukan Brimob yang ditugas-kan menjaga kantor KPU menyebar di sejumlah titik di halaman KPU. Beberapa dari mereka memilih berteduh di press room di sayap kanan gedung KPU. Ruangan tempat KPU menggelar jumpa pers ini adem karena dilengkapi AC.
Puluhan kursi ditata berderet rapi menghadap meja panjang di muka ruangan, tempat pembicara. Beberapa anggota Brimob mengisi waktu tidur-tiduran di kursi-kursi ini. Kebetulan hari itu, tidak jumpa pers yang digelar KPU. Ada juga yang memanfaatkan komputer di ruangan ini untuk browsing internet. Lainnya duduk-duduk di teras.
Aryanto, anggota Brimob yang ditemui mengatakan, setiap hari ada satu peleton pasukan yang ditugaskan berjaga di KPU. “Kami diminta berjaga di sini,†ujarnya.
Menurut dia, belum ada perubahan prosedur pengamanan yang dilakukan Brimob di tempat ini. “Masih seperti kemarin-kemarin,†ujar polisi muda itu.
Ia belum tahu sampai kapan akan ditugaskan menjaga kantor KPU. “Tergantung situasi. Biasanya, sore sudah ganti. Kadang bisa 24 jam di sini,†tutur Aryanto.
Komisioner KPU Lapor Ke Mabes PolriSenin, 11 Agustus 2014 dini hari, Ketua KPU Husni Kamil Manik datang ke Badan Reserse Kriminal Polri untuk melaporkan adanya ancaman terhadap dirinya dan para komisioner KPU lainnya berkenaan dengan tugas-tugas yang dijalankannya sebagai penyelenggara Pemilu.
Kedatangan Husni ke Bareskrim sekitar pukul 00.55 WIB itu didahulu para komisioner lainnya. Mereka kemudian membuat laporan mengenai ancaman yang disampaikan Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra M Taufik.
“Ini merupakan hal yang serius, meskipun yang bersangkutan bersyarat, yaitu jika kepolisian tidak menindaklanjuti apa yang mereka inginkan,†kata Husni.
Administrasi laporan baru selesai sekitar pukul 02.45 WIB. Semua komisioner KPU yang berjumlah tujuh orang hadir dalam pelaporan tersebut.
Husni menjelaskan, KPU tengah menghadapi sidang di MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Husni Cs memandang perlu untuk meyakinkan bahwa kedua sidang itu berjalan dengan baik.
“Kami memandang perlu untuk memastikan agar kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik,†jelas Husni yang membawa bukti berita yang memuat ancaman dari pendukung pasangan capres Prabowo-Hatta itu.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya memutuskan melapor ke Bareskrim Mabes Polri terkait ancaman penculikan. “Ya sebetulnya awalnya kami menganggap itu biasa, sebagai ungkapan, siapapun boleh lah melakukan itu. Tapi ternyata di berbagai kesempatan di beberapa media, hal itu diulang. Ternyata statemen itu juga dinyatakan dengan sadar,†katanya.
Atas dasar itulah, Arief menyimpulkan bahwa ancaman itu bukanlah hal yang main-main. Tujuh komisioner KPU pun kemudian rapat dan sepakat untuk melapor ke polisi.
“Kami juga sudah konsultasi dari aspek hukumnya bagaimana dengan kuasa hukum kami. Menurut mereka, ini kalau misalnya dibiarkan begitu terus, bisa mengganggu atau bisa saja setidaknya mempengaruhi proses persidangan. Jadi kami kemudian mengambil sikap itu,†katanya.
Mengenai pelaporan yang dilakukan pada malam hari, Arief beralasan, Komisioner KPU pada siang hari harus menghadiri sidang perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi maupun sidang di DKPP.
Husni Kamil Dikawal 4 PolisiSejak Senin 11 Agustus 2014, Kepolisian Daerah Metro Jaya menerapkan pengamanan khusus terhadap Komisioner KPU serta Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya ancaman yang ditujukan kepada Komisioner KPU dan Hakim-hakim MK yang tengah menyidangkan gugatan perselisihan hasil pilpres.
Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno mengatakan, pengamanan khusus yang diterapkan, yakni dengan sistem melekat atau bisa juga dengan menjaga di sekitar lokasi Komisioner KPU maupun Hakim MK.
“Pengamanan khusus ini sendiri terdiri dari 4 orang mengamankan Ketua MK. Kemudian anggotanya dikawal dua anggota polisi,†katanya.
Selanjutnya untuk Komisioner KPU, petugas mengerahkan 14 anggota kepolisian, terdiri dari 4 orang menjaga Ketua KPU. Sedangkan komisioner lainnya dikawal dua petugas.
“Ketua KPU dijaga empat orang: dua anggota Brimob dan dua anggota Obvit (Obyek Vital),†sebutnya.
Mengenai sistem pengamanannya, kata Kapolda, pihaknya menawarkan kepada pejabat yang dikawal. “Jadi ada yang minta melekat, ada yang minta hanya di sekitar rumah. Semua kita serahkan pada yang bersangkutan. Yang jelas pengamanan khusus diberlakukan,†kata Kapolda.
Namun, lanjut Dwi, melihat dinamika ancaman terhadap Komisioner KPU dan MK yang kian meningkat, Polda Metro pun segera melakukan kordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU dan MK untuk memperketat Pengamanan.
Menurutnya, selama masa sidang di MK, Kepolisian tetap mengerahkan 21 ribu aparat gabungan untuk melakukan pengamanan, baik di sejumlah obyek vital maupun sentra bisnis.
“Jadi yang berupaya mengacaukan demokrasi akan berhadapan dengan petugas. Tidak ada kompromi, akan akan tindak tegas siapa pun yang mengganggu Kamtibmas,†tegasnya. ***
