Berita

Baru Bentuk Tim Transisi Saja Jokowi Tidak Becus

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Komitmen Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional dipertanyakan. Karena baru membentuk Tim Transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar.

"Di dalam Tim Transisi ada yang pernah dimintai keterangan dalam kasus surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini sangat mencolok, karena merugikan negara triliunan rupiah," jelas pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara (Rabu, 13/8).

Yang dimaksud Igor adalah Rini M. Soemarmo, Kepala Staf Kantor Transisi yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.


Lebih jauh dalam amatan Igor, Tim Transisi juga berisikan orang-orang yang belum mumpuni dalam berpolitik. Misalnya, Anies Baswedan yang karirnya selama ini hanya berkutat pada dunia akademik. Sementara Akbar Faizal diketahui kerap berpindah-pindah partai. Sebelum di Nasdem, dia pernah di Hanura dan Partai Demokrat. "Hal ini menandakan inkonsistensi berpolitik," tegasnya.

Karena itu dia menyarankan, kalau mau selamatm Jokowi jangan mengangkat anggota Tim Transisi itu menjadi menteri.  Karena kabinet ideal adalah yang memiliki kemampuan memimpin. Selain itu, jangan sampai ada yang memiliki beban masa lalu.

"Kabinet Jokowi bukanlah orang yang hanya pandai berteori dan beretorika, tapi yang mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik," tandasnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Jokowi mencermati hasil rekap KPU kemarin, dimana selisih suara dengan Prabowo-Hatta hanya delapan juta. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Jokowi memperbaiki bangsa ini.

"Kalau Jokowi salah merekrut orang, maka delapan juta, atau bahkan lebih, akan kecewa. Bila ditambahkan dengan pemilih Prabowo dan Hatta, maka artinya lebih dari 50 persen pemilih pada pilpres menyesal memilih Jokowi," tandasnya.

Selain itu, dia juga mencermati polemik Tim Transisi yang tidak melibatkan partai pendukung Jokowi-JK. "Jika Jokowi salah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, maka pemerintahannya belum tentu berhasil hingga satu periode," pungkas dia. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya