Berita

Baru Bentuk Tim Transisi Saja Jokowi Tidak Becus

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Komitmen Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional dipertanyakan. Karena baru membentuk Tim Transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar.

"Di dalam Tim Transisi ada yang pernah dimintai keterangan dalam kasus surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini sangat mencolok, karena merugikan negara triliunan rupiah," jelas pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara (Rabu, 13/8).

Yang dimaksud Igor adalah Rini M. Soemarmo, Kepala Staf Kantor Transisi yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.


Lebih jauh dalam amatan Igor, Tim Transisi juga berisikan orang-orang yang belum mumpuni dalam berpolitik. Misalnya, Anies Baswedan yang karirnya selama ini hanya berkutat pada dunia akademik. Sementara Akbar Faizal diketahui kerap berpindah-pindah partai. Sebelum di Nasdem, dia pernah di Hanura dan Partai Demokrat. "Hal ini menandakan inkonsistensi berpolitik," tegasnya.

Karena itu dia menyarankan, kalau mau selamatm Jokowi jangan mengangkat anggota Tim Transisi itu menjadi menteri.  Karena kabinet ideal adalah yang memiliki kemampuan memimpin. Selain itu, jangan sampai ada yang memiliki beban masa lalu.

"Kabinet Jokowi bukanlah orang yang hanya pandai berteori dan beretorika, tapi yang mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik," tandasnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Jokowi mencermati hasil rekap KPU kemarin, dimana selisih suara dengan Prabowo-Hatta hanya delapan juta. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Jokowi memperbaiki bangsa ini.

"Kalau Jokowi salah merekrut orang, maka delapan juta, atau bahkan lebih, akan kecewa. Bila ditambahkan dengan pemilih Prabowo dan Hatta, maka artinya lebih dari 50 persen pemilih pada pilpres menyesal memilih Jokowi," tandasnya.

Selain itu, dia juga mencermati polemik Tim Transisi yang tidak melibatkan partai pendukung Jokowi-JK. "Jika Jokowi salah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, maka pemerintahannya belum tentu berhasil hingga satu periode," pungkas dia. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya