Berita

Baru Bentuk Tim Transisi Saja Jokowi Tidak Becus

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Komitmen Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional dipertanyakan. Karena baru membentuk Tim Transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar.

"Di dalam Tim Transisi ada yang pernah dimintai keterangan dalam kasus surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini sangat mencolok, karena merugikan negara triliunan rupiah," jelas pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara (Rabu, 13/8).

Yang dimaksud Igor adalah Rini M. Soemarmo, Kepala Staf Kantor Transisi yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Lebih jauh dalam amatan Igor, Tim Transisi juga berisikan orang-orang yang belum mumpuni dalam berpolitik. Misalnya, Anies Baswedan yang karirnya selama ini hanya berkutat pada dunia akademik. Sementara Akbar Faizal diketahui kerap berpindah-pindah partai. Sebelum di Nasdem, dia pernah di Hanura dan Partai Demokrat. "Hal ini menandakan inkonsistensi berpolitik," tegasnya.

Karena itu dia menyarankan, kalau mau selamatm Jokowi jangan mengangkat anggota Tim Transisi itu menjadi menteri.  Karena kabinet ideal adalah yang memiliki kemampuan memimpin. Selain itu, jangan sampai ada yang memiliki beban masa lalu.

"Kabinet Jokowi bukanlah orang yang hanya pandai berteori dan beretorika, tapi yang mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik," tandasnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Jokowi mencermati hasil rekap KPU kemarin, dimana selisih suara dengan Prabowo-Hatta hanya delapan juta. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Jokowi memperbaiki bangsa ini.

"Kalau Jokowi salah merekrut orang, maka delapan juta, atau bahkan lebih, akan kecewa. Bila ditambahkan dengan pemilih Prabowo dan Hatta, maka artinya lebih dari 50 persen pemilih pada pilpres menyesal memilih Jokowi," tandasnya.

Selain itu, dia juga mencermati polemik Tim Transisi yang tidak melibatkan partai pendukung Jokowi-JK. "Jika Jokowi salah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, maka pemerintahannya belum tentu berhasil hingga satu periode," pungkas dia. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Bahlil Tunjukkan Kesombongan pada Prabowo

Jumat, 25 Oktober 2024 | 13:37

UPDATE

Indonesia Butuh Banyak Dokter Spesialis Jantung

Jumat, 01 November 2024 | 19:59

Pembangunan Tol Jagoratu 2025 Diyakini Tingkatkan Kunjungan Pariwisata dan Ekonomi Sukabumi

Jumat, 01 November 2024 | 19:49

Polisi Geledah Kementerian Komdigi

Jumat, 01 November 2024 | 19:34

Fraksi PKS Dorong Perubahan RUU Perikanan dan UU Kelautan

Jumat, 01 November 2024 | 19:30

Suswono Jangan Recoki Parpol Lain

Jumat, 01 November 2024 | 19:23

Prabowo Makan Malam dengan Ridwan Kamil, Pengamat: Bentuk Nyata Dukungan

Jumat, 01 November 2024 | 18:30

Polres Sukabumi Tangkap Gunawan "Sadbor" Terkait Judi Online

Jumat, 01 November 2024 | 18:06

Halal Kulture Market Potensi Lahirkan Ekosistem Muslim Muda

Jumat, 01 November 2024 | 18:02

Aji Assul Diingatkan untuk Konsisten Melawan Rezim Matakali

Jumat, 01 November 2024 | 17:52

Israel Bombardir Kamp Pengungsi Gaza Tengah, 47 Tewas

Jumat, 01 November 2024 | 17:35

Selengkapnya