Berita

ilustrasi

Catat, yang Sudah Terbukti Mengancam NKRI Penguasa Korup dan MNC bukan ISIS

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 15:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Isu mulai merambahnya Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ke Indonesia terus menjadi bahan pembicaraan di negeri ini. Berbagai penolakan, stigma, bahkan sudah 'diharamkan' berada di Tanah Air karena dikategorikan sebagai organisasi teroris.

"Bahkan kelompok-kelompok di Tanah Air yang mempunyai garis sejalan dengan penegakan daulah dan khilafah Islam di curigai, bahkan ada ditangkap pihak berwajib," jelas pengamat hukum Martimus Amin (Rabu, 13/8).

ISIS mendapat perlakuan demikian karena disebut dapat mengancam ideologi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


"Sementara sepanjang pengamatan kita, bahwa ancaman kedaulatan NKRI selama ini dari kesenjangan, ketidakpuasan dan gejolak sosial. Lepasnya pulau Indonesia yakni Timor Timur dan Sipadan serta Ligitan, bukan atas sebab paham ISIS," tegasnya.

"Tapi, lebih disebabkan ketidakbecusan penguasa korup dalam mengurus negeri. Kedaulatan, keadilan dan kemakmuran hanya mimpi dan tidak pernah ada," sambung peneliti senior The Indonesian Reform ini.

Selain itu, ancaman nyata terhadap negara adalah keberadaan perusahaan multinasional atau Multinational Corporation (MNC) yang mengeksploitasi sekian lama kekayaan alam Indonesia dengan perjanjian kontrak yang tidak adil dan tidak transparan.

"Beranikah penguasa menentang mereka, daripada mengurusi isu ecek-ecek," demikian Martimus. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya