Metal Detector Dipasang Surat Menyurat Mulai Diteliti

Masa jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Busyro Muqoddas akan berakhir pada Desember tahun ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan Keppres mengenai pembentukan panitia seleksi untuk mencari pengganti Busyro.

Di Kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan belum menunjukkan adanya persiapan panitia seleksi KPK itu.

Pantauan Rakyat Merdeka, kemarin siang, di ruangan utama yang berada di Gedung M yakni Graha Pengayoman yang menjadi tempat pendaftaran calon, belum ada tanda-tanda kesibukan untuk panitia seleksi.

Dua meja resepsionis yang terletak di kanan dan kiri ruangan tampak dijaga staf Kemenkumham dan petugas keamanan.

Di meja resepsionis sebelah kanan, sejumlah petugas keamanan tampak berkumpul. Di belakang meja itu terdapat lift yang akan mengantarkan pegawai dan atau tamu menuju lantai atas. Dilengkapi dengan metal detector.

Meja yang sekaligus sebagai pusat informasi di gedung ini, juga melayani warga yang ingin bertanya. “Masih lama Pak. Belum ada Pansel KPK di sini,” ujar salah seorang pria keamanan yang mengenakan pakaian seragam.

Bahkan, menurut dia, mereka tidak mengetahui bahwa sudah akan ada pansel KPK dalam waktu dekat ini di lokasi itu. “Kalau yang dulu-dulu memang dilakukan di gedung ini. Sekarang ini tidak ada informasi dan juga kami belum memperoleh pemberitahuan bahwa akan ada Pansel itu,” ujarnya.

Selain tidak mengetahui informasi perihal akan adanya pansel KPK, para petugas keamanan itu pun memperkirakan bahwa proses seleksi KPK masih akan berlangsung lama.

Di sebelah kiri ruangan yang tampak sejuk dan lapang itu, sebuah meja lainnya masih melayani sejumlah tamu yang datang mengantarkan surat-surat.

Dua perempuan mengenakan kerudung dan pakaian dinas Kemenkumham duduk di meja ini. Di atas meja diletakkan papan nama bertuliskan”“Penerimaan Surat”.  Meja ini adalah bagian administrasi yang mengurusi persuratan ke kantor ini.

“Ini bukan surat pendaftaran calon ketua KPK. Ini surat-surat biasa yang sehari-hari kami layani,” ujar salah seorang petugas di sana.

Kedua petugas ini pun tidak tahu menahu perihal rencana Pansel KPK yang akan bekerja di sini. “Dulu memang dekat sini ditaruh meja dan  proses pendaftaran KPK,” ujar salah seorang dari petugas ini sembari menjelaskan meja pendaftaran KPK tidak jauh dari meja “Penerimaan Surat”. Graha Pengayoman itu tampak sepi dari aktivitas Pansel KPK.

Erry Riana Harjapamekas yang ditunjuk menjadi anggota pansel  menyampaikan pansel belum bekerja. Sudah terhitung sepekan sejak keppres dikeluarkan, belum ada pertemuan untuk membahas proses seleksi. Pansel dipimpin Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

“Sampai saat ini, belum ada rapat. Dan biasanya, Ketua pansel yang akan memberikan keterangan pers,” ujar Erry ketika dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Bekas Wakil Ketua KPK itu menyampaikan, waktu untuk menggelar seleksi sangat mepet. Pada November mendatang, pansel sudah harus memilih dua orang calon yang diajukan ke DPR. Di Senayan, kedua calon akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

“Saya kira, memang kerja pansel harus segera dimulai. Ya mohon sabar,” ujarnya.

Secara terpisah, anggota Pansel KPK lainnya, Renald Kasali juga mengaku belum ada koordinasi lanjutan mengenai tugas pansel. “Kami baru mendapat SK (Surat Keputusan). Pertemuan belum dimulai. Jadi, ya masih ada waktu,” ujarnya lewat pesan pendek, kemarin.

Bekas penasihat KPK Abdullah Hehamahua yang juga ditunjuk sebagai anggota pansel menyampaikan bahwa belum ada yang dilakukan pansel. “Panitia belum mulai bekerja. Masa kerja Pansel memang sampai terpilihnya dua orang calon pimpinan KPK pengganti Pak Busyro. Kalau saya sendiri, masih menunggu jadwal rapat dari Menteri Hukum dan HAM,” ujar Abdullah.

Dia optimistis, pansel bisa menggelar seleksi tepat waktu. “Karena cuma dua orang yang dicari, ya mudah-mudahan dapat tercapai target tersebut,” ujarnya.

Anggota Pansel Dari Dirjen Hingga Rektor UIN

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana telah mengumumkan susunan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK sudah terbentuk. Anggota pansel diangkat berdasarkan keputusan presiden.

“Maka sesuai dengan Undang-Undang KPK dan putusan MK Nomor 005/UUP-IX/VI/2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Keppres pembentukan panitia seleksi calon pimpinan KPK. Keppres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 23 juli 2014,” ujar Wamenkum HAM Denny Indrayana dalam keterangannya, Rabu lalu.

Menurut Denny, pansel diketuai Menkumham Amir Syamsudin, dengan delapan anggota. Yakni Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK), Erry Riyana Hardjapamekas (bekas pimpinan KPK), Farouk Muhammad (bekas gubernur PTIK), Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen HAM), Imam Prasodjo (psikolog UI), Komaruddin Hidayat (rektor UIN), Rhenald Kasali (Guru Besar Fakultas Ekonomi UI), dan Widyo Pramono (JAM Pidsus Kejaksaan Agung).

“Pansel KPK akan segera bekerja dan memilih calon pimpinan KPK terbaik sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang KPK,” tambah Denny.

Tugas panitia seleksi ini, yakni mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pemimpin KPK, mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan KPK untuk mendapatkan tanggapan, menyeleksi dan menentukan calon pimpinan KPK, dan menyampaikan nama calon pimpinan KPK kepada presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi calon pimpinan KPK dibantu sekretariat yang dibentuk Menteri Hukum dan HAM. Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak Keppres diterbitkan sampai dengan terbentuknya pimpinan KPK.

Sementara segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas panitia seleksi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Hukum dan HAM.

KPK Berharap Pansel Pilih Calon Berintegritas Tinggi

Kepala Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan  proses seleksi calon pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas berada di tangan panitia seleksi (pansel). Ketua pansel Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

“Itu di Kemenkumham. Setahu saya baru dibentuk pansel-nya, soal proses seleksinya ya mereka yang tentukan,” ujar Johan Budi, kemarin.

Menurutnya, pihak KPK sendiri menerima siapa pun nantinya yang terpilih melalui proses seleksi yang dilakukan Pansel dan DPR. “KPK sendiri berada dalam posisi menyetujui pansel itu,” ujar Johan.

KPK tidak mempersoalkan pembentukan pansel yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM. “Yang pasti pansel itu sudah diumumkan akan dibuat,” kata dia.

Sepengetahuan Johan, dari kalangan dari internal KPK belum ada yang menyampaikan akan mengikuti proses seleksi ini.

Sebelumnya ada keinginan dari kalangan KPK agar jabatan yang ditinggalkan Busyro dikosongkan saja. Pasalnya, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 2015.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, presiden punya pendapat lain atas permintaan KPK itu. Pihaknya lantas melakukan telaah potensi terhadap siapa yang akan menjadi mitra untuk satu tahu ke depan.

“Kami empat, lalu datang satu. Yang baru mewarnai yang lama. Siapapun, kami welcome kok,” ucapnya.

Sikap melunak itu muncul setelah melihat komposisi pansel. Adnan yakin calon yang diusulkan pansel mempunyai integritas yang sama dengan Busyro. Malah, bisa jadi lebih baik daripada partner-nya saat ini. Itulah kenapa pihaknya membuka diri terhadap siapapun yang akan menjadi mitra barunya.

Sementara Busyro Muqoddas juga yakin pansel bisa bekerja dengan baik. Baginya, panel yang dipersiapkan bertekad mendapatkan calon pimpinan yang sesuai dengan kewenangan, misi, atau komitmen KPK selama ini.

Saat disinggung apakah berminat untuk mendaftar lagi sebagai pimpinan, dia mengaku belum punya keputusan final. “Yang sudah final, bagi saya, sampai dengan 10 Desember 2014 ini saya bersama dengan pimpinan dan jajaran KPK lainnya terus menerus melakukan penyempurnaan sisa-sisa program. Terutama yang saya handle dengan pimpinan yang lain, agar tidak menyisakan program yang tidak sempurna ke depannya. Itu fokus saya,” katanya. ***