Yang Sodorkan Diri Tidak Paham Jokowi

Aksi kaum oportunis yang mengejar jabatan dalam pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla makin kentara. Sikap itu bukan saja tidak santun, namun menggambarkan ambisi yang berbahaya bagi pemerintahan Jokowi ke depan.

"Sejak awal memilih Jokowi, mestinya posisi politik kita adalah memberikan mandat penuh kepada Pak Jokowi untuk memimpin bangsa dengan segala gagasan elementernya yang akan didukung oleh kabinet pilihan Jokowi sendiri," ujar Michael Umbas, penulis buku "22 Solusi Cerdas Jokowi", kepada wartawan lewat pesan elektronik, Senin (11/7).

Menurutnya, posisi menghindari transaksi jabatan justru menjadi kekuatan Jokowi sehingga dipercaya publik. Hal itu sudah tercermin ketika parpol pengusungnya tidak mendasarkan dukungan atas bagi-bagi kursi.

"Bahwa Pak Jokowi kemudian akan memberikan reward, itu akan dilakukan setelah menang. Lagipula itu dilakukan juga dengan catatan harus profesional dan ada wacana harus melepas jabatan di partai," terang Umbas.

Umbas yang juga sedang menyelasaikan buku lanjutan terkait program dan struktur kinerja Pemerintahan Jokowi-JK ke depan, mengaku bahwa upaya sejumlah pihak yang hendak menyodorkan diri menjadi menteri sebaiknya ditolak oleh Jokowi.

"Kan Pak Jokowi sudah mengantisipasi dengan membentuk kantor transisi. Di situ ada headhunter yang tugasnya mencari tahu siapa calon menteri dengan berbagai variabel yang cocok dengan harapan Jokowi," tambahnya.

Bahkan yang menarik, tim Kantor Transisi sudah dinyatakan Jokowi tidak otomatis diangkat sebagai menteri.

"Ini menandakan Jokowi tahu bagaimana memposisikan setiap orang di dekatnya dalam kapasitas apa. Kalau ada yang merasa berjasa dan meminta imbalan jabatan, berarti dia tidak paham karakter Jokowi. Itu saja," tutup Umbas. [ald]