Berita

husni kamil manik/net

Politik

Jangan Anggap Sepele, Polisi Harus Lindungi Komisioner KPU

SENIN, 11 AGUSTUS 2014 | 08:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dikabarkan mendapat ancaman penculikan dari seseorang.

Merasa ikut terancam, tengah malam tadi, sejumlah komisioner pun meluncur ke Mabes Polri. Dalam pesan singkatnya, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menduga ancaman itu ada sangkut pautnya dengan agenda Pilpres 2014. Untuk itulah pihaknya datang ke Mabes Polri untuk melaporkannya.

Menanggapi hal ini, menurut Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, menyatakan, selayaknya kepolisian segera menindalanjuti dengan cepat laporan komisioner KPU tersebut.


"Polisi harus segera mengusut dan menangkap aktor pelakunya, serta segera memberikan perlindungan dan penjagaan ekstra terhadap seluruh komisioner KPU dari ancaman penculikan maupun ancaman lainnya," tegasnya melalui pesan elektroniknya kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (11/8).

Ancaman penculikan ini tak bisa dianggap sepele. Sebab, pertama, kata dia, bukan hanya komisioner KPU yang merasa terancam, tapi juga ditujukan untuk mengacaukan hasil proses demokrasi pilihan rakyat dalam Pemilihan Presiden 2014. Terlebih jika ancaman itu berkaitan gugatan hasil Pilpres di MK, yang mana KPU sebagai pihak tergugat.

Selain itu dikabarkan bahwa aktor dan pelaku yang melakukan ancaman penculikan itu adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang juga ketua timses pasangan Prabowo-Hatta di Provinsi DKI Jakarta, M Taufik. Sedangkan diketahui bahwa pasangan Prabowo-Hatta adalah pihak penggugat.

"Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara tidak boleh tunduk apalagi sampai kalah oleh tekanan pihak-pihak ataupun orang-orang yang juga pernah bermasalah, seperti M.Taufik," ujar politisi PDIP yang lolos ke DPR itu. [wid]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya