Berita

Politik

Golkar Jabar: Koalisi Permanen Harus Diikuti Sampai Kabupaten dan Kota

SABTU, 09 AGUSTUS 2014 | 12:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Irianto MS. Syafiudin (Yance), menyatakan keinginannya agar koalisi permanen Merah Putih terbentuk hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Koalisi Merah Putih adalah pendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014, yang terdiri dari Golkar, PKS, PAN, Gerindra, PPP, dan Partai Demokrat.

Di internal Partai Golkar sendiri, tambah Yance, mayoritas DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota meminta koalisi permanen terbentuk hingga ke daerah.


"Bahkan kami mendesak DPP agar segera menginstruksikan pembentukan koalisi permanen ini ke daerah," kata Yance usai menghadiri pengarahan oleh Ketum Golkar di Cianjur, Sabtu (9/8), dikutip dari rmoljabar.com.

Yance sendiri beberapa hari lalu menegaskan bahwa sikap yang seharusnya diambil Golkar bila pasangan Prabowo-Hatta nantinya dikalahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, adalah harus menjadi partai oposisi.

Menurut Yance, meski belum menerima instruksi secara resmi, sejumlah DPRD kabupaten dan kota di Jabar telah membentuk koalisi permanen.

"Bahkan di Indramayu, Hanura (partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla) masuk ke dalam koalisi permanen," katanya.

Untuk tingkat provinsi sendiri, tambah Yance, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan seluruh unsur partai anggota koalisi permanen.

Yance menjelaskan, pembentukan koalisi permanen ini penting untuk menjadi penyeimbang antara pemerintah dengan pihak legislatif. Dengan begitu ada harapan seluruh kepentingan rakyat bisa terealisasi.

"Dengan membentuk koalisi permanen ini, tidak berarti kami menolak program pemerintah yang bagus," katanya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya