Berita

Agus Gumiwang

Wawancara

WAWANCARA

Agus Gumiwang: Munas Sebelum Oktober Untuk Kurangi Kompleksitas Dan Friksi

JUMAT, 08 AGUSTUS 2014 | 08:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Desakan agar Musyarawah Nasional (Munas) Partai Golkar digelar sebelum Oktober, terus menggelinding di markas beringin. DPP Partai Golkar di era kepemimpinan Aburizal Bakrie rencananya akan menggelar Munas awal tahun depan. Tapi banyak pihak menganggap keputusan itu melanggar AD/ART sehingga harus dikembalikan ke aturan semula, yakni kepemimpinan Aburizal Cs harus tetap lima tahun dan selesai Oktober 2014.

Namun, melihat posisi politik yang ‘tidak sehat’ yang saat ini sedang melanda partai yang di Pemilu 2014 ini hanya berada di bawah PDIP, dan kemungkinan gagal memenangkan Prabowo-Hatta di Pilpres, maka muncul desakan agar Munas dipercepat sebelum Oktober 2014.

Salah satu politisi beringin yang setuju dengan usul ini adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota DPR dari Golkar. Agus kini jadi bintang muda di Golkar yang bersuara lantang dan keras untuk pembaruan Golkar. Agus sebelumnya telah dipecat Ical, sapaan Aburizal Bakrie, karena memilih mendukung Jokowi-JK.


Apa alasan Agus mendesak Munas sebelum Oktober? Berikut wawancara lengkapnya:

Kenapa Munas harus sebelum Oktober?
Menurut saya harus dilihat dari dua aspek. Yaitu aspek konstitusional, dimana jelas diamanatkan oleh AD/ART bahwa kepemimpinan Partai Golkar adalah 5 tahun. Penyelenggaraan Munas 2015 hanya rekomendasi dari Munas Riau dan tidak perlu diikuti, karena melanggar AD/ART.

Aspek kedua adalah aspek politis, dimana akan lebih baik apabila ARB bisa berpikir jernih dan berjiwa besar dengan me- ‘reset’ kepengurusan. Artinya, menyelenggarakan Munas sebelum Oktober 2014, karena langkah ini akan mengurangi komplikasi politik. Toh, ARB beserta kelompoknya tidak menjadi kelompok yang terlarang untuk maju dan merebut kepemimpinan kembali.

Ada manfaat lain kalau Munas digelar sebelum Oktober?
Penyelenggaraan Munas sebelum Oktober 2014 bisa mencegah adanya kemungkinan kelompok tertentu dipermalukan.

Maksudnya?
Dengan diselenggarakan Munas sebelum Oktober, maka kita menyadari bahwa kita bisa menghindari kemungkinan kebijakan Partai yang dapat dianulir oleh DPP Partai Golkar berikutnya, dan di sinilah kita kurangi kompleksitas dan friksi.

Apa ini menguntungkan bagi kelompok Ical?
Kalau ARB (Ical) dan kawan-kawan bisa merebut kembali kepemimpinan, mereka bisa melanjutkan semua rencana kebijakan yang sudah ada di pemikiran mereka.

Sebaliknya, kalau kelompok di luar ARB yang menang, mereka bisa menerapkan kebijakan yang ada dalam pemikirannya, tanpa harus menganulir kebijakan DPP Partai Golkar yang dipimpin ARB, tanpa menimbulkan heboh politik baru, akan smooth dan kondusif.

Apakah Munas nanti akan mengubah arah politik Golkar?

Hasil Munas Partai Golkar tentu akan menentukan arah politik Partai Golkar ke depan berkaitan dengan menjadi oposisi atau pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Isu ini yang menjadi sumber perbedaan mendasar di Partai Golkar, dan itu wajar saja.

Lalu, apa yang akan dipilih?
Kebijakan politik partai tentu akan berdasarkan hasil Munas tersebut. Contohnya, kalaupun DPP Partai Golkar yang dipimpin ARB telah menetapkan Pimpinan DPR dan MPR dari Partai Golkar, itu bisa berubah, tergantung hasil Munas Partai Golkar tersebut.

Artinya, kebijakan-kebijakan strategis yang diambil DPP Partai Golkar yang sekarang bisa diubah oleh DPP yang memenangkan Munas. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya