Berita

Busyro Muqoddas

Wawancara

WAWANCARA

Busyro Muqoddas: Apa Ada Orang Di Sekitar Presiden Yang Korupsi Lolos Dari Jeratan KPK

JUMAT, 08 AGUSTUS 2014 | 09:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berharap, sosok penggantinya harus mempunyai integritas yang tinggi dan track record bersih dari persoalan hukum.

“Jabatan pimpinan KPK tidak bisa diisi  sembarang orang. Untuk itu, panitia seleksi (pansel) harus benar-benar tepat memilihnya,’’ kata Busyro Muqoddas kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pansel, lanjutnya,  jangan hanya percaya dengan daftar riwayat hidup yang dibawa para calon. Tapi harus melihat track record-nya.


’’Apakah pernah tersangkut persoalan hukum atau tidak. Lalu latar belakang personal dan keluarganya. Adakah anggota keluarganya yang pernah terlibat (kasus hukum-red),” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana dengan latar belakang para calon?
Tidak harus berasal dari akademisi. Namun harus bisa berpikir secara profesional dan akademis. Sebab, di KPK sangat ketat dengan pendekatan ilmiah.

Masa jabatan Anda selesai Desember depan, tapi masih mempunyai kesempatan mencalonkan diri lagi. Apa siap?
Belum tahu. Saya belum mempunyai pemikiran seperti itu. Saat ini saya fokus menyelesaikan tugas sampai selesai.

Presiden sudah membentuk pansel untuk mencari pengganti Anda. Komentar Anda?
Saya sangat apresiasi dengan pembentukan pansel tersebut. Di dalamnya terdapat orang-orang yang sangat berkompeten dan pantas memberikan penilaian.

Setujukah Anda calon pimpinan KPK diajukan Presiden?

Memang itu hak dari Presiden untuk menunjuk salah satu pimpinan di KPK. Hal itu menunjukkan komitmen Presiden yang menginginkan agar KPK tidak dimasuki oleh sembarangan orang. Yang ada di KPK saat ini merupakan terbaik, mempunyai integritas tinggi.

Apakah tidak takut ada intervensi dari Presiden?
Tidak. Nyatanya selama ini Presiden tidak pernah melakukan intervensi kepada KPK. Saat periode saya tidak ada. Begitu juga dengan periode Abraham Samad.

Hanya komentar dari politisi-politisi saja yang kekanak-kanakan. Hanya melihat persoalan  dari satu sisi saja. Komentar-komentar mereka seakan ingin memecah belah KPK. Namun, kami tidak terpengaruh ulah mereka.

Kalau calon pimpinan KPK dipilih Presiden, bukankah membuat KPK ‘tumpul’ kepada orang-orang di sekitar Istana?
Saya rasa itu tidak benar. Coba Anda lihat. Apakah ada orang di sekitar Presiden tersangkut kasus korupsi yang bisa lolos dari jeratan KPK. Sudah banyak yang kami jadikan tersangka. Ini menandakan KPK tidak tumpul.

Siapapun tidak bisa lolos dari jeratan hukum KPK.

Oh ya, apa saja kegiatan di sisa waktu sebagai pimpinan KPK?
Masih sama seperti biasa. Saya tetap menjalankan tugas-tugas setiap hari. Di sisa waktu ini saya dan beberapa pimpinan KPK lainnya  akan bekerja semaksimal mungkin memberantas segala macam praktek korupsi. Dengan begitu, saya ingin meninggalkan jejak yang baik di KPK.

Setelah tidak di KPK, Anda mau ngapain?
Insya Allah saya akan kembali ke kampus sebagai tenaga pengajar. Namun tidak hanya memberikan kuliah. Melainkan ada riset dan kajian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Karena kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Apa Anda akan tetap bekerja sama dengan KPK?
Ya. Selama ini KPK selalu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai konsen sama untuk memberantas habis praktek korupsi di tanah air.

Masukan dan saran dari mereka sangat dibutuhkan KPK. ***

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya