Memang sudah kewajiban Joko Widodo untuk menjalin komunikasi dengan para elite dari dua partai besar, Golkar dan Demokrat, yang selama ini berseberangan dengan PDI Perjuangan.
"Jokowi melakukan kewajiban karena mekanisme multi partai ini menentukan komposisi pendukung pemerintah di parlemen," kata pakar politik, Arbi Sanit, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).
Dengan penguasaan kursi hanya dari separuh parlemen, otomatis koalisi PDIP, Nasdem, Hanura dan PKB harus diperkuat. Jika tidak, Jokowi akan "mati kutu" selama lima tahun pemerintahannya.
"Untuk menambah koalisi, yang paling berpeluang diajak adalah dua partai besar Golkar dan Demokrat. Dengan itu kekuatan yang mendukung kebijakan pemerintah di parlemen menjadi 64 persen, itu bisa stabilkan pemerintahan," katanya.
Tapi, menggaet dua partai besar itu bukan hal mudah karena latar belakang masalah yang berbeda antara Demokrat dan Golkar.
Masalah di Golkar adalah Aburizal Bakrie, yang sekarang jadi kontroversi di dalam partainya. Potensi kerjasama dengan Golkar akan terbuka lebar bila sudah terjadi perubahan kepemimpinan di internal Golkar ditambah sudah finalnya putusan Mahkamah Konstitusi memenangkan Jokowi-JK.
"Melalui Jusuf Kalla, kerjasama dengan Golkar bisa mulus asalkan lebih dulu ada pergantian ketua umum. Ini mengulang fenomena 2004, walau Golkar kalah Pilpres tapi mereka tetap berada di pemerintahan," jelasnya.
Nah, kandungan masalah dengan Partai Demokrat yang lebih berat karena terkait hubungan pribadi antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan SBY selaku Ketua Umum partai pemenang Pilpres 2009 itu.
SBY sendiri sudah banyak berinsiatif membuka diri agar komunikasi terbuka dengan Mega. Misalnya, melalui pernyataan pers selaku Presiden RI, SBY turut membela Mega dari tuduhan isu korupsi pencetakan uang yang diumbar Wikileaks.
Kata Arbi, sekarang timbul kesan bahwa Mega yang menghadapi masalah besar. Mau menolong agar pemerintahan Jokowi lancar dengan membuka diri kepada SBY, atau pertahankan harga dirinya.
"Ini soal pribadi dan soal negara. Kita harap Mega mendewasakan diri jadi negarawan. Apalagi, SBY sudah melempar peluang kerjasama dengan melakukan pembelaan terhadap Mega atas isu korupsi yang diumbar Wikileaks," terang Arbi.
Menurutnya, masalah pribadi Mega dengan SBY tidak bisa diselesaikan oleh Jokowi. Apalagi, Mega dan SBY adalah "pemilik" dua partai besar.
"Persoalan pribadi harus diselesaikan di antara mereka. Kalau Mega mau buka diri, saya yakin SBY akan menyambut," tandasnya.
[ald]
