Berita

arbi sanit/net

Politik

Arbi Sanit Sarankan Jokowi Tekan Dominasi Rini

KAMIS, 07 AGUSTUS 2014 | 16:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Masih ada peluang Joko Widodo untuk meredam kritik atas penunjukan Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK.

Pakar politik, Arbi Sanit, mengatakan, mulai sekarang sebaiknya Jokowi mengurangi peran menonjol Tim Transisi yang diisi Rini Soemarno, Anies Baswedan, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, dan Akbar Faizal.

"Biasanya di Amerika Serikat, tim transisi itu diangkat juga jadi menteri karena mereka lebih tahu persoalan dan mereka lebih kelihatan karyanya oleh presiden baru. Dalam kasus ini, sebaiknya itu tidak dilakukan," kata Arbi kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).


Menurut dia, sosok mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu berkaitan dengan sifat ketidakjujuran dan ketiadaaan integritas. Nama Rini memang tak lepas dari beberapa skandal besar, seperti pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia dan kasus BLBI.

Arbi Sanit juga menyatakan, posisi penting Rini itu tak lepas dari bayang-bayang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sehingga menguatkan tuduhan bahwa Jokowi hanya boneka dari Mega.

"Jokowi harus melokalisasi kekecewaan orang-orang dengan cara mengurangi peran penting Rini dan kawan-kawannya. Rini juga jangan menonjol, jangan seakan orang simpulkan bahwa semua kebijakan Jokowi merupakan langkah Rini," terangnya.

Dengan melakukan itu, Jokowi bisa mereduksi anggapan publik bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi adalah hasil pengaruh kuat Megawati.

"Jokowi harus transparan bahwa Rini tidak mendominasi dalam penyusunan program dan pembentukan kabinet. Jokowi harus buktikan ke publik," tegasnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya