Berita

ilustrasi/net

Politik

Mantan Wakil Ketua Panja Sukhoi Bicara Peran Rini dan Mega yang Dikelilingi Tentara

KAMIS, 07 AGUSTUS 2014 | 12:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia di rezim Megawati Soekarnoputri, Rini Soemarno yang kala itu menjabat Menteri Peridustrian dan Perdagangan, diduga DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN.

Bahkan pada Juni 2003, Panitia Kerja DPR berencana menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada Presiden Megawati Sukarnoputri soal proses pembelian itu. Penjelasan dari menteri terkait seperti  Rini Soewandi, Menteri Keuangan Boediono, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga dianggap perlu.

Politisi Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi, kala itu menjabat Wakil Ketua Panja Sukhoi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Kini, Rini dipercaya Joko Widodo menjabat Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK. Apa tanggapan Gus Choi yang mendukung Jokowi-JK pada Pilpres?

"Soal pembelian Sukhoi itu bukan kehendak Bu Rini karena dia menteri perdagangan, dan bukan kehendaknya Bu Presiden, tapi itu kehendak tentara supaya bagaimana punya Sukhoi sesegera mungkin," ujar Gus Choi kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).

Diceritakan Gus Choi, bahwa saat itu TNI mencari cara agar pembelian empat jet tempur Sukhoi dan dua helikopter tempur bernilai jutaan dollar AS itu bisa terlaksana, walau APBN belum bisa memenuhi.

Kala itu, petinggi tentara kurang sabar menanti proses yang panjang. Calo-calo di sekitar tentara ikut mempengaruhi TNI agar ada jalan pintas, yang penting Sukhoi bisa diboyong ke Indonesia. Disepakati bahwa cara yang memungkinkan adalah cara imbal beli dengan komoditas.

"Yang dipersoalkan DPR saat itu bukan pembelian Sukhoi-nya, tapi cara pembeliannya. Membelinya itu semua harus lewat APBN, tidak boleh gunakan cara lain karena sulit dikontrol negara," terangnya.

"Bu Rini berhadapan dengan tentara, Bu Mega berhadapan dengan tentara. Mau tak mau mereka menyetujui," tegas Gus Choi.

Menurutnya, kasus itu tak bisa dianggap "cacat" dari Rini Soemarno ataupun Mega.  Panja DPR yang sekitar 11 tahun lalu itu diketuai Ibrahim Ambong dan beranggotakan 17 anggota Komisi I DPR dari berbagai fraksi, kata dia, hanya bermaksud "menjernihkan" persoalan.

"Panja Sukhoi saat itu hanya ingin menjernihkan persoalan," ujarnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya