Berita

ilustrasi/net

Politik

Mantan Wakil Ketua Panja Sukhoi Bicara Peran Rini dan Mega yang Dikelilingi Tentara

KAMIS, 07 AGUSTUS 2014 | 12:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Dalam kasus pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia di rezim Megawati Soekarnoputri, Rini Soemarno yang kala itu menjabat Menteri Peridustrian dan Perdagangan, diduga DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN.

Bahkan pada Juni 2003, Panitia Kerja DPR berencana menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada Presiden Megawati Sukarnoputri soal proses pembelian itu. Penjelasan dari menteri terkait seperti  Rini Soewandi, Menteri Keuangan Boediono, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga dianggap perlu.

Politisi Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi, kala itu menjabat Wakil Ketua Panja Sukhoi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Kini, Rini dipercaya Joko Widodo menjabat Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK. Apa tanggapan Gus Choi yang mendukung Jokowi-JK pada Pilpres?

"Soal pembelian Sukhoi itu bukan kehendak Bu Rini karena dia menteri perdagangan, dan bukan kehendaknya Bu Presiden, tapi itu kehendak tentara supaya bagaimana punya Sukhoi sesegera mungkin," ujar Gus Choi kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).

Diceritakan Gus Choi, bahwa saat itu TNI mencari cara agar pembelian empat jet tempur Sukhoi dan dua helikopter tempur bernilai jutaan dollar AS itu bisa terlaksana, walau APBN belum bisa memenuhi.

Kala itu, petinggi tentara kurang sabar menanti proses yang panjang. Calo-calo di sekitar tentara ikut mempengaruhi TNI agar ada jalan pintas, yang penting Sukhoi bisa diboyong ke Indonesia. Disepakati bahwa cara yang memungkinkan adalah cara imbal beli dengan komoditas.

"Yang dipersoalkan DPR saat itu bukan pembelian Sukhoi-nya, tapi cara pembeliannya. Membelinya itu semua harus lewat APBN, tidak boleh gunakan cara lain karena sulit dikontrol negara," terangnya.

"Bu Rini berhadapan dengan tentara, Bu Mega berhadapan dengan tentara. Mau tak mau mereka menyetujui," tegas Gus Choi.

Menurutnya, kasus itu tak bisa dianggap "cacat" dari Rini Soemarno ataupun Mega.  Panja DPR yang sekitar 11 tahun lalu itu diketuai Ibrahim Ambong dan beranggotakan 17 anggota Komisi I DPR dari berbagai fraksi, kata dia, hanya bermaksud "menjernihkan" persoalan.

"Panja Sukhoi saat itu hanya ingin menjernihkan persoalan," ujarnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya