Berita

net

Politik

Politisi Muda PDIP: Kerjasama dengan Partai Lain Bukan untuk Tutupi Skandal Korupsi

RABU, 06 AGUSTUS 2014 | 19:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Membangun Indonesia tidak bisa sendirian. PDI Perjuangan bersama koalisi pendukung Jokowi-JK pun wajib menjalin kerjasama dengan unsur politik dan kultural lainnya di Tanah Air.

Wajar saja jika Jokowi-JK mengajak komunikasi dua partai besar yang berseberangan di Pilpres 2014, Partai Golkar dan Partai Demokrat, untuk memperkuat dukungan politik di parlemen.

Demikian dikatakan politisi muda PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (6/8).


"Membangun Indonesia ini tidak bisa sendiri, tidak bisa satu kelompok saja, melainkan harus mengajak partai lain. Nantinya, yang akan menyatukan kita adalah program kerja di parlemen," ujar Masinton.

Mengenai banyaknya skandal korupsi di tubuh partai lain yang akan diajak berkoalisi oleh Jokowi-JK, menurut Masinton hal itu terpisah dari tujuan kerjasama politik di parlemen.

"Kasus-kasus korupsi itu urusan hukum. Kalau mereka melanggar hukum, itu domain aparat hukum. Kalau urusan parlemen kan ada realita politiknya yaitu mesti mengajak partai lain yang ada sekarang," ujarnya.

Dia tegaskan, kerjasama di antara pendukung Jokowi-JK adalah tanpa kewajiban saling melindungi kasus atau skandal yang pernah ada. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya