Keberadaan kantor transisi yang dibentuk Joko Widodo dinilai sebagai terobosan baru dalam sejarah transisi kepemimpinan bangsa Indonesia. Proses transisi kepemimpinan nasional memang perlu lebih mendorong prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, bukan dengan semangat egosentris dan saling mendeskreditkan satu sama lain.
Penilaian itu disampaikan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, dalam keterangan persnya (Rabu, 6/8).
Karena itu, keberadaan kantor transisi benar-benar ini diperuntukkan untuk mempersiapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan 2015, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam sembilan program nyata Jokowi-JK. Seperti program-program prioritas bisa dipercepat, misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar.
"Kantor transisi jangan disalahgunakan oleh oknum orang-orang dekat atau partai pendukung Jokowi-JK untuk melakukan lobby politik mendapatkan jabatan menteri," tegasnya.
Menurutnya, apabila disalahgunakan, “ruh†dari keberadaan kantor transisi, publik akan apatis terhadap. Makanya, Jokowi perlu mengingatkan kepada para seluruh pengurus kantor tersebut agar tidak menjadi “makelar menteriâ€.
"Bukan tidak bisa politik uang akan mengalir ke kantor tersebut, apabila kantor tersebut tidak dibentengi dengan regulasi dan aturan yang ketat. Jokowi dan JK harus selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara gradual agar tidak ada penyalahgunaan terhadap eksistensi kantor transisi tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, Jokowi membentuk Kantor Transisi, yang dikepalai Rini M. Soemarmo. Rini didampingi empat deputi. Yaitu, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal.
[zul]
