Berita

net

Politik

Dibongkar, Orang-orang Neolib di Sekitar Jokowi yang Berbungkus Kerakyatan

SELASA, 05 AGUSTUS 2014 | 16:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Calon presiden Joko Widodo menghadapi situasi internal yang pelik. Pertarungan kelompok-kelompok kepentingan di sekitarnya begitu sengit.

Kelompok aktivis 98 menekankan bahwa yang harus diwaspadai Jokowi adalah kehadiran kelompok neoliberalisme, atau dijuluki neolib, yang sudah terlanjur merengsek masuk ke ring-1 tim pemenangan dan penyusunan kabinet.

"Bagaimanapun mereka jauh lebih lihai masuki lingkaran Jokowi dengan jubah profesionalisme. Sadar tidak sadar mereka sudah masuki lingkaran Jokowi yang bungkusannya kepentingan rakyat," kata eksponen gerakan reformasi 98, Lukman Hakim, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (5/8).


Menurut dosen FISIP Universitas Moestopo itu, Jokowi tak akan bisa menerapkan nasionalisme dan pembangunan berbasis Trisakti ala Bung Karno, seperti yang dicita-citakannya, bila tetap menampung kekuatan liberalisme dalam pemerintahannya.

"Jokowi harus sadari, jauh berbeda antara kepentingan rakyat Indonesia dengan kepentingan neoliberal. Jangan bikin jauh panggang dari api," tegasnya.

Lukman menyebut beberapa tokoh neoliberalisme yang tak pantas duduk di pemerintahan Jokowi-JK.

"Contohnya, Anies Baswedan, Rini Suwandi, Chatib Basri, itu tokoh-tokoh anti nasionalisme yang berbungkus kerakyatan. Bagaimana bicara nasionalisme kalau ideologinya jauh beda dengan kepentingan nasional?" ungkapnya.

Sebaliknya, masih kata Lukman, Jokowi sebaiknya mempertimbangkan para tokoh dan aktivis nasionalis untuk masuk dalam pemerintahannya. Mereka jauh dari kegenitan panggung politik namun memahami bagaimana mengutamakan kepentingan nasional.

"Saya punya contoh tokoh-tokoh yang jadi anti tesis mereka, misalnya pakar politik Yudi Latif, mantan aktivis 77-78 Indro Tjahjono, mantan menteri era Gus Dur yaitu Rizal Ramli, aktivis 80-an Amarsyah, itu semua orang yang pro rakyat dan tidak genit politik," urainya . [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya