. Para purnabakti eselon satu dari berbagai Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK), dan mantan pejabat BUMN yang pengangkatannya melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dan Keppres, membentuk suatu wadah yang disebut Forum Purna Bakti Eselon Satu Indonesia disingkat Forpesi.
Forpesi dideklarasikan dan dikukuhkan pengurusnya pada 12 Juni 2014, di gedung Lemhannas, Jakarta. Forum yang didirikan di tahun politik ini telah memiliki dasar legal berdasarkan Akte Notaris Andi Ismawati Achmad, SH No. 05 tanggal 16 Mei 2014 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00257.60.10.2014 tanggal 26 Juni 2014.
Dijelaskan oleh Ketua Umum Forpesi terpilih, Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, bahwa para pejabat eselon satu merupakan sumber daya dan aset nasional yang tidak diragukan integritas, kemampuan, kompetensi dan pengalaman birokrasinya.
"Mereka pernah menduduki jabatan eselon satu melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Presiden RI dan Waki Ketuanya adalah Wakil Presiden RI. Seleksi melibatkan semua kementerian terkait termasuk Badan Intelegen Negara (BIN), dengan kriteria dan pertimbangan komprehensif dan ketat," ujar Andi Nuhung yang merupakan purnabakti Dirjen Industri Primer, Dirjen P2HP dan Staf Ahli Menteri Pertanian di Kementerian Pertanian, dalam rilisnya.
Forpesi yang untuk sementara berkantor di Gedung-B, Lantai 7, BAPETEN, Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat ini, mengibaratkan dirinya sebagai "bengkel konsep pemikiran", dan sebagai "show room SDM berintegritas tinggi", serta "berkarakter ke-Indonesiaan".
Forpesi merupakan organisasi independen, tidak berafiliasi kepada kelompok dan partai politik, memiliki visi "Indonesia Satu yang Maju", memposisikan diri sebagai mitra terdepan pemerintah pusat dan daerah, parlemen, pelaku usaha dan masyarakat, untuk membangun bangsa, memperkuat sistem pemerintahan dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan mewujudkan cita-cita proklamasi seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Konsep dan pemikiran Forpesi dapat menjadi
second opinion dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang efektif untuk penyelesaian berbagai masalah nasional yang mendasar, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, energi, pangan, daerah perbatasan, pembangunan perdesaan, peningkatan ekspor, kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya.
Dalam kepengurusan Forpesi perdana, terpilih nama-nama seperti Dr. Kausar Ali Saleh, MSi. (Kemendagri/Lemhannas), Drs. Eddy Hariyadhi, MIP. (Kemenlu), Dr. Sumarsono (Pertamina) masing-masing duduk sebagai Wakil Ketua Umum. Sedangkan Dr.Ir. Harry Santoso (Kemenhut) dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal dan Ir. Nurasiah. S. Samhudi (BSN) sebagai Bendahara Umum.
[ald]
