Berita

ilustrasi/net

Kaum Neolib Gunakan Jubah Profesionalisme untuk Kuasai Kursi Menteri

SELASA, 05 AGUSTUS 2014 | 08:16 WIB | OLEH: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Berbeda dengan politik gincu yang mengutamakan simbolisme dan mengedepankan identitas primordialistik, politik garam nyaris tak terlihat. Ibarat garam, ia menyerap dan larut dalam susana air, tak nampak di mata, namun begitu terasa di lidah.

Hingga kini, politik garam itu diyakini telah dijalankan secara terstuktur dan sistemastis oleh jejaring kelompok Sosialis Kanan (Soska) atau bisa juga disebut, meminjam istilah David Ransom, adalah kelompok Mafia Barkeley. Rata-rata, orang-orang dalam kelompok ini tak tergabung secara formal dalam jalur politik resmi.

Mereka terkesan berdiri masing-masing, namun terus menjalin komunikasi secara intensif. Dalam setiap momentum politik, gerakan mereka selalu terasa, meski susah untuk diraba. Lebih menarik lagi, kelompok ini selalu berada di semua pihak yang berkompetisi, hingga siapapun yang jadi penguasa di negeri ini, ada mereka di baliknya. Bahkan, sering kali mereka akhirnya menjadi pengendali kebijakan pemerintahan.


Memang mereka tak seperti politisi yang bergulat dan bergelut di partai politik. Mereka tak berdarah-darah, bahkan sama sekali tak berkeringat. Biasanya, mereka hadir dan merapat ketika sudah bisa diketahui calon pemenangnya. Tak heran, mereka tidak menjadi perhatian publik, dan dipastikan lolos dari setiap kritik.

Di tengah citra politisi yang hancur dengan berbagai skandal, mereka hadir laksana sosok yang bersih. Dengan jubah kaum profesional, akademisi dan para ahli, mereka merangsek masuk dalam setiap jari-jari kekuasaan.

Publik yang sudah muak dengan sementara politisi pun, akhirnya menyetujui dan memuji mereka untuk duduk di kursi menteri. Politisi yang selama ini profesional, berlatarbelakang akademisi dan punya integritas serta komit pada Konstitusi pun jadi tersudut.

Apalagi di saat yang sama, gagasan dan ide-ide mafia yang liberal, neoliberal dan bahkan ultra-liberal ini, yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, disembunyikan dalam wacana zaken kabinet.

Kini, dikabarkan, kelompok ini semakin massif mengelilingi Jokowi. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya