Berita

ilustrasi/net

Bak Drupadi yang Ditelanjangi Kurawa...

SENIN, 04 AGUSTUS 2014 | 06:46 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

INI negeri bisa pecah dengan damai. Dijajah dengan damai. Rakyat makin melarat dengan damai.

Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan kedukaan air mata dan kemarahan, tapi hanya bisa menonton, karena harus tunduk pada aturan permainan yang ditentukan pihak musuh, yang telah disepakati.

Kita tak mungkin menang di dalam medan pertarungan yang telah dirancang dan dikendalikan pihak lawan. Judhistira Pandawa pasti kalah main judi dengan jenis permainan dan sistem permainan yang telah ditentukan Kurawa dan Sengkuni.


Mana mungkin bangsa ini bisa menang bertarung menghadapi bangsa lain, bila sistem yang dirancang untuk dipakai bangsa ini adalah demokrasi liberal dan ekonomi neoliberal, yang bagaikan "meja judi", dikendalikan sepenuhnya oleh Inggris dan Amerika Serikat.

"Aku selalu merasa bahwa perang (fisik) tak berharga. Bahwa rencana harus sedemikian rupa di mana kita tidak harus berakhir luka, tapi musuh harus berakhir kehilangan segalanya"  (Sengkuni).

Akhirnya seluruh kerajaan Indraprasta yang susah payah dibangun oleh Pandawa diambil alih secara damai oleh Kurawa melalui meja judi, tak ada setetes darah keluar.

Tak hanya kehilangan kerajaannya, para Pandwa pun nyaris jadi budaknya Kurawa. Bahkan, yang paling tragis Ibu Pertiwi Drupadi dipermalukan, ditelanjangi dan diseret seperti binatang, semuanya berlangsung secara aman dan damai.

Di saat semua itu terjadi, tak ada yang sanggup menghentikan, mulut boleh berteriak marah, tapi para ksatria dan tentara tak dibenarkan mengangkat senjata untuk membela kehormatan, karena semua permainan berlangsung sesuai sistem yang telah didesign pihak musuh dan telah disepakati kedua belah pihak.

Di era reformasi, melalui "meja judi" demokrasi liberal dan ekonomi neoliberal, bangsa Indonesia telah kehilangan segalanya, kehilangan tanah air dan kandungannya, kehormatan diinjak-injak. Dan, semuanya berlangsung secara aman dan damai. [***]

Penulis adalah Kordinator Petisi 28


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya