Berita

jokowi

Spanduk Ucapan Selamat Digugat, Kubu Jokowi Tak Perlu Mempersoalkan

JUMAT, 01 AGUSTUS 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus bersikap proporsional dalam menyikapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu sangat disayangkan kalau ada sejumlah pihak yang bersikap sebaliknya.

"Dan hemat saya, sikap RS (Rachmawati Soekarnoputri) sama sekali tidak mencerminkan proporsionalitas tersebut, malah bisa ke arah sebaliknya sehingga bukan memberikan sumbangan kepada proses rekonsiliasi pasca-Pilpres," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 1/8).

"Apalagi jika pihak pendukung Jokowi merespons penurunan spanduk ucapan selamat kepada Jokowi tersebut dengan perlawanan," sambungnya.


AS Hikam mengungkapkan itu terkait tudingan Rachmawati Soekarnoputri bahwa spanduk ucapan selamat kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih merupakan upaya makar. Alasannya, selain hasil Pilpres KPU digugat ke MK, juga karena SBY masih menjabat Presiden sampai Oktober mendatang. (Baca: Putri Bung Karno: Spanduk Ucapan Selamat ke Jokowi Upaya Makar)

AS Hikam sendiri mempertanyakan, mengapa Rachmawati sambil bersikap demikian. "Apakah dia benar-benar sedang mendidik rakyat Indonesia atau sebaliknya dengan perilaku seperti ini?" ungkapnya.

Pasalnya, semua orang di negeri ini tahu bahwa Rachmawati dan Megawati Soekarnoputri tidak akur sejak lama. "Rasanya sulit bagi publik untuk menampik spekulasi bahwa sikap RS adalah bagian dari ketidak-akuran tersebut dan inilah sebuah pendidikan yang kurang positif bagi anak bangsa," tegasnya.

Dia menyarankan, kubu Jokowi lebih baik tidak merespons secara frontal. Menurutnya, lanjutkan saja perjuangan melalui ranah hukum dengan mengawal proses gugatan di MK secara efektif. (Baca: Front Pelopor Ajak Masyarakat Turunkan Spanduk 'Jokowi Presiden Terpilih)

"Anggap saja apa yang sedang dilakukan FP ini adalah bagian dari proses politik yang sedang berjalan. Biar rakyat Indonesia menilai apakah RS dan FP (Front Pelopor) bisa dijadikan panutan atau sebagai bagian dari masa lalu yang harus dihindari untuk memajukan NKRI," demikian Hikam. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya