Berita

jokowi

Spanduk Ucapan Selamat Digugat, Kubu Jokowi Tak Perlu Mempersoalkan

JUMAT, 01 AGUSTUS 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus bersikap proporsional dalam menyikapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu sangat disayangkan kalau ada sejumlah pihak yang bersikap sebaliknya.

"Dan hemat saya, sikap RS (Rachmawati Soekarnoputri) sama sekali tidak mencerminkan proporsionalitas tersebut, malah bisa ke arah sebaliknya sehingga bukan memberikan sumbangan kepada proses rekonsiliasi pasca-Pilpres," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 1/8).

"Apalagi jika pihak pendukung Jokowi merespons penurunan spanduk ucapan selamat kepada Jokowi tersebut dengan perlawanan," sambungnya.


AS Hikam mengungkapkan itu terkait tudingan Rachmawati Soekarnoputri bahwa spanduk ucapan selamat kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih merupakan upaya makar. Alasannya, selain hasil Pilpres KPU digugat ke MK, juga karena SBY masih menjabat Presiden sampai Oktober mendatang. (Baca: Putri Bung Karno: Spanduk Ucapan Selamat ke Jokowi Upaya Makar)

AS Hikam sendiri mempertanyakan, mengapa Rachmawati sambil bersikap demikian. "Apakah dia benar-benar sedang mendidik rakyat Indonesia atau sebaliknya dengan perilaku seperti ini?" ungkapnya.

Pasalnya, semua orang di negeri ini tahu bahwa Rachmawati dan Megawati Soekarnoputri tidak akur sejak lama. "Rasanya sulit bagi publik untuk menampik spekulasi bahwa sikap RS adalah bagian dari ketidak-akuran tersebut dan inilah sebuah pendidikan yang kurang positif bagi anak bangsa," tegasnya.

Dia menyarankan, kubu Jokowi lebih baik tidak merespons secara frontal. Menurutnya, lanjutkan saja perjuangan melalui ranah hukum dengan mengawal proses gugatan di MK secara efektif. (Baca: Front Pelopor Ajak Masyarakat Turunkan Spanduk 'Jokowi Presiden Terpilih)

"Anggap saja apa yang sedang dilakukan FP ini adalah bagian dari proses politik yang sedang berjalan. Biar rakyat Indonesia menilai apakah RS dan FP (Front Pelopor) bisa dijadikan panutan atau sebagai bagian dari masa lalu yang harus dihindari untuk memajukan NKRI," demikian Hikam. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya