Berita

jokowi

Spanduk Ucapan Selamat Digugat, Kubu Jokowi Tak Perlu Mempersoalkan

JUMAT, 01 AGUSTUS 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus bersikap proporsional dalam menyikapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu sangat disayangkan kalau ada sejumlah pihak yang bersikap sebaliknya.

"Dan hemat saya, sikap RS (Rachmawati Soekarnoputri) sama sekali tidak mencerminkan proporsionalitas tersebut, malah bisa ke arah sebaliknya sehingga bukan memberikan sumbangan kepada proses rekonsiliasi pasca-Pilpres," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 1/8).

"Apalagi jika pihak pendukung Jokowi merespons penurunan spanduk ucapan selamat kepada Jokowi tersebut dengan perlawanan," sambungnya.


AS Hikam mengungkapkan itu terkait tudingan Rachmawati Soekarnoputri bahwa spanduk ucapan selamat kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih merupakan upaya makar. Alasannya, selain hasil Pilpres KPU digugat ke MK, juga karena SBY masih menjabat Presiden sampai Oktober mendatang. (Baca: Putri Bung Karno: Spanduk Ucapan Selamat ke Jokowi Upaya Makar)

AS Hikam sendiri mempertanyakan, mengapa Rachmawati sambil bersikap demikian. "Apakah dia benar-benar sedang mendidik rakyat Indonesia atau sebaliknya dengan perilaku seperti ini?" ungkapnya.

Pasalnya, semua orang di negeri ini tahu bahwa Rachmawati dan Megawati Soekarnoputri tidak akur sejak lama. "Rasanya sulit bagi publik untuk menampik spekulasi bahwa sikap RS adalah bagian dari ketidak-akuran tersebut dan inilah sebuah pendidikan yang kurang positif bagi anak bangsa," tegasnya.

Dia menyarankan, kubu Jokowi lebih baik tidak merespons secara frontal. Menurutnya, lanjutkan saja perjuangan melalui ranah hukum dengan mengawal proses gugatan di MK secara efektif. (Baca: Front Pelopor Ajak Masyarakat Turunkan Spanduk 'Jokowi Presiden Terpilih)

"Anggap saja apa yang sedang dilakukan FP ini adalah bagian dari proses politik yang sedang berjalan. Biar rakyat Indonesia menilai apakah RS dan FP (Front Pelopor) bisa dijadikan panutan atau sebagai bagian dari masa lalu yang harus dihindari untuk memajukan NKRI," demikian Hikam. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya