Berita

jokowi

Spanduk Ucapan Selamat Digugat, Kubu Jokowi Tak Perlu Mempersoalkan

JUMAT, 01 AGUSTUS 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden harus bersikap proporsional dalam menyikapi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu sangat disayangkan kalau ada sejumlah pihak yang bersikap sebaliknya.

"Dan hemat saya, sikap RS (Rachmawati Soekarnoputri) sama sekali tidak mencerminkan proporsionalitas tersebut, malah bisa ke arah sebaliknya sehingga bukan memberikan sumbangan kepada proses rekonsiliasi pasca-Pilpres," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Jumat, 1/8).

"Apalagi jika pihak pendukung Jokowi merespons penurunan spanduk ucapan selamat kepada Jokowi tersebut dengan perlawanan," sambungnya.

AS Hikam mengungkapkan itu terkait tudingan Rachmawati Soekarnoputri bahwa spanduk ucapan selamat kepada Jokowi sebagai Presiden terpilih merupakan upaya makar. Alasannya, selain hasil Pilpres KPU digugat ke MK, juga karena SBY masih menjabat Presiden sampai Oktober mendatang. (Baca: Putri Bung Karno: Spanduk Ucapan Selamat ke Jokowi Upaya Makar)

AS Hikam sendiri mempertanyakan, mengapa Rachmawati sambil bersikap demikian. "Apakah dia benar-benar sedang mendidik rakyat Indonesia atau sebaliknya dengan perilaku seperti ini?" ungkapnya.

Pasalnya, semua orang di negeri ini tahu bahwa Rachmawati dan Megawati Soekarnoputri tidak akur sejak lama. "Rasanya sulit bagi publik untuk menampik spekulasi bahwa sikap RS adalah bagian dari ketidak-akuran tersebut dan inilah sebuah pendidikan yang kurang positif bagi anak bangsa," tegasnya.

Dia menyarankan, kubu Jokowi lebih baik tidak merespons secara frontal. Menurutnya, lanjutkan saja perjuangan melalui ranah hukum dengan mengawal proses gugatan di MK secara efektif. (Baca: Front Pelopor Ajak Masyarakat Turunkan Spanduk 'Jokowi Presiden Terpilih)

"Anggap saja apa yang sedang dilakukan FP ini adalah bagian dari proses politik yang sedang berjalan. Biar rakyat Indonesia menilai apakah RS dan FP (Front Pelopor) bisa dijadikan panutan atau sebagai bagian dari masa lalu yang harus dihindari untuk memajukan NKRI," demikian Hikam. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Bahlil Tunjukkan Kesombongan pada Prabowo

Jumat, 25 Oktober 2024 | 13:37

UPDATE

Harga GKP di Tingkat Petani Lampung Tertinggi Rp6.300 per Kg

Sabtu, 02 November 2024 | 05:58

6 Pengungsi Rohingya di Aceh Timur Meninggal Dunia

Sabtu, 02 November 2024 | 05:43

Logo di APK Dedi-Erwan Dipersoalkan PKS, MQ Iswara: Salah Alamat

Sabtu, 02 November 2024 | 05:20

Gelapkan Uang 106 Mahasiswa Unila, Pemilik Agen Travel Diringkus Polisi

Sabtu, 02 November 2024 | 04:58

Optimisme Merekah di Balik Gercep Prabowo Setop PHK

Sabtu, 02 November 2024 | 04:44

Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM di Aceh Belum Terwujud

Sabtu, 02 November 2024 | 04:22

Rafael Struick Mulai Mengoleksi Gol di Liga Australia

Sabtu, 02 November 2024 | 03:59

Ahmad Luthfi Kirim Sinyal Jadikan Jokowi Jurukampanye

Sabtu, 02 November 2024 | 03:42

Terdampak Banjir Bandang, MotoGP Valencia 2024 Resmi Dibatalkan

Sabtu, 02 November 2024 | 03:20

KPAI Apresiasi Polri Ungkap Keterlibatan Oknum Pegawai Kemkomdigi dalam Kasus Judi Online

Sabtu, 02 November 2024 | 02:57

Selengkapnya