Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas mengapresiasi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatannya Megawati Soekarnoputri, dalam kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara di Australia.
Busyro berpendapat, pernyataan SBY itu tegas dan terkesan ingin agar semua prosesnya berjalan sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku.
"Pernyataan Presiden tegas dan mengedepankan proses hukum yang seharusnya direspons positif oleh Australia. KPK menghargai pernyataan Presiden tersebut‎," kata Busyro melalui pesan singkatnya, Jumat (1/8).
Kasus ini diduga melibatkan otoritas perbankan dan perusahaan percetakan uang negara Australia serta sejumlah pejabat negara di Asia Tenggara. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan bahwa KPK harus siap menindaklanjuti informasi tersebut. Tapi, itu baru dilakukan apabila pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal dugaan korupsi pencetakan uang. KPK akan mengkaji lebih jauh informasi tersebut.
Sementara SBY, Kamis (31/7) kemarin, membantah berita yang ditayangkan Wikileaks dan dikutip oleh media online nasional Sindonews.com tentang dugaan keterlibatannya dalam korupsi pencetakan uang negara di Australia pada tahun 1999. Presiden meminta Pemerintah Australia memberikan penjelasan mengenai informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait dugaan adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.
Dalam pernyataannya, SBY juga meminta pemerintah Australia terbuka jika memang ada pihak Indonesia yang dianggap melakukan penyimpangan. Kalau memang ada, Presiden meminta Australia bekerja sama dengan KPK.
Sementara itu, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan Presiden maupun mantan Presiden RI dalam kasus Securency sebagaimana disebut oleh Wikileaks. Pernyataan resmi ini dikirimkan Kedutaan Besar Australia ke berbagai media dan di situs web Kedubes Australia beberapa jam setelah SBY menggelar jumpa pers.
[wid]
