Berita

Politik

Pendukung Jokowi Mulai Kampanye Tangkap Tiga Jenderal Ini

KAMIS, 24 JULI 2014 | 09:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

Dalam waktu dekat Jokowi yang didukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) akan membuka “kantor transisi”. Di kantor ini ia akan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan yang akan dibentuknya setelah pelantikan pada 20 Oktober nanti.

Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang dinyatakan kalah dalam perolehan suara hasil penghitungan KPU telah menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.


Di luar dari kontestasi yang memasuki babak baru itu, di kalangan relawan pendukung Jokowi mulai muncul kewaspadaan terhadap wajah pemerintahan baru yang akan dibentuk Jokowi bersama pasangannya JK.

Beberapa kelompok relawan ada yang mewanti-wanti agar Jokowi tidak merekrut tokoh dari kalangan tertentu yang dianggap a-nasionalis.

Ada juga pendukung Jokowi dari kelompok aktivis HAM dan prodemokrasi yang mulai kampanye menolak jenderal purnawirawan yang selama ini ikut membantu kemenangan Jokowi.

Di laman Facebook seorang pendukung Jokowi dari kalangan aktivis HAM misalnya, dipasang foto Wiranto, AM Hendropriyono dan Sutiyoso saat ketiganya masih aktif di dinas militer.

Di foto itu Hendropriyono masih berpangkat mayor jenderal diapit Wiranto yang masih berpangkat brigardir jenderal di sebelah kanan, dan Sutiyoso yang masih berpangkat kolonel di sebelah kiri.

Di bagian bawah foto terdapat tulisan dengan tinta merah bebunyi: “Kejar dan Tangkap!!!”

Dalam bagian komentar untuk foto itu, pemilik laman Facebook menulis:

“Tugas kita berikutnya:
Mencegah orang yang menumpahkan darah rakyat masuk ke kabinet.
Dan tentunya menuntaskan pengadilan HAM bagi pembunuh dan penculik aktivis. #revolusimental
.”

Hendropriyono sejatinya bukan tokoh baru di kalangan PDIP. Ia adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2003).

Sementara Wiranto adalah Ketua Umum Partai Hanura, yang di pernah duduk sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri (1999-2001).

Wiranto pernah dua kali mengikuti pemilihan presiden. Di tahun 2004 ia menjadi capres berpasangan dengan Salahuddin Wahid, dan di tahun 2009 ia menjadi cawapres berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Sementara Sutiyoso yang kini adalah Ketua Umum PKP juga memiliki hubungan istimewa dengan Megawati. Ia menjabat sebagai Pangdam Jaya ketika peristiwa serangan terhadap kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996.

Di tahun 1997 ia dipercaya Soeharto menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2002, giliran Megawati yang mendukung Sutiyoso menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2002-2007. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya