Berita

indra pilliang/net

Politik

Indra J. Piliang: Jokowi Harus Hati-hati Bicara tentang Kantor Transisi

RABU, 23 JULI 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Langkah calon presiden terpilih, Joko Widodo, mendirikan "Kantor Transisi" untuk menyusun program dan kabinet pemerintahan 2014-2019 sebelum 20 Oktober mendapat kritik dari pendukungnya.  

Adalah Indra J. Pilliang, mantan Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, yang mengkritik ide itu. Ia melontarkan kritik tajam kepada Jokowi lewat akun twitternya.

"Indonesia tidak mengenal pemerintahan transisi. Jadi Pak Jokowi hati-hati bicara soal kantor transisi itu. Ini bukan Amerika Serikat," tegas Indra, yang mundur dari jabatan di Golkar pada Mei lalu demi mendukung Jokowi-JK.


Dia juga mengkritik tim sukses Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden SBY tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting lagi sampai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden baru. Dia terangkan bahwa Indonesia mengenal fixed term, bukan pemerintahan transisi.

"Itu 100 persen keliru. SBY tetap kepala negara dan kepala pemerintahan sampai 20 Oktober," tegas intelektual muda itu.

"Jangan sampai Pak Jokowi tergelincir ngomong beginian. Kita bukan USA," tekannya.

Pernyataan Jokowi soal "Kantor Transisi" atau penolakan tim suksesnya terhadap kebijakan-kebijakan penting dari Presiden SBY itu, menurut Indra Pilliang, pemikiran yang "American Minded".

"Menurut saya American Minded. Bukan NKRI. Hati-hati," seru mantan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan DPP Partai Golkar itu.

Menurut dia, bukan "kantor transisi" yang terpenting bagi Jokowi, tetapi "school of thought" yang dipakainya dalam mengemban amanah rakyat.

"Jangan gado-gado kayak revolusi mental itu. Bahaya," tambah Indra. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya