Berita

indra pilliang/net

Politik

Indra J. Piliang: Jokowi Harus Hati-hati Bicara tentang Kantor Transisi

RABU, 23 JULI 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Langkah calon presiden terpilih, Joko Widodo, mendirikan "Kantor Transisi" untuk menyusun program dan kabinet pemerintahan 2014-2019 sebelum 20 Oktober mendapat kritik dari pendukungnya.  

Adalah Indra J. Pilliang, mantan Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, yang mengkritik ide itu. Ia melontarkan kritik tajam kepada Jokowi lewat akun twitternya.

"Indonesia tidak mengenal pemerintahan transisi. Jadi Pak Jokowi hati-hati bicara soal kantor transisi itu. Ini bukan Amerika Serikat," tegas Indra, yang mundur dari jabatan di Golkar pada Mei lalu demi mendukung Jokowi-JK.


Dia juga mengkritik tim sukses Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden SBY tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan penting lagi sampai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden baru. Dia terangkan bahwa Indonesia mengenal fixed term, bukan pemerintahan transisi.

"Itu 100 persen keliru. SBY tetap kepala negara dan kepala pemerintahan sampai 20 Oktober," tegas intelektual muda itu.

"Jangan sampai Pak Jokowi tergelincir ngomong beginian. Kita bukan USA," tekannya.

Pernyataan Jokowi soal "Kantor Transisi" atau penolakan tim suksesnya terhadap kebijakan-kebijakan penting dari Presiden SBY itu, menurut Indra Pilliang, pemikiran yang "American Minded".

"Menurut saya American Minded. Bukan NKRI. Hati-hati," seru mantan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan DPP Partai Golkar itu.

Menurut dia, bukan "kantor transisi" yang terpenting bagi Jokowi, tetapi "school of thought" yang dipakainya dalam mengemban amanah rakyat.

"Jangan gado-gado kayak revolusi mental itu. Bahaya," tambah Indra. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya