Berita

jokowi-jk

Komnas akan Tagih Janji Jokowi Soal Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

RABU, 23 JULI 2014 | 17:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemenang Pemilihan Presiden 2014 diharapkan tidak merayakan keberhasilan secara berlebihan. Sementara yang kalah untuk tetap bersikap negarawan.

Imbauan itu disampaikan Koordinator Pengawasan Pilpres 2014 Komnas HAM, Maneger Nasution, dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Online (Rabu, 23/7).

"Kami yakin pihak yang belum beruntung adalah tokoh negarawan dan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Sebaliknya bagi yang disebut KPU sebagai pemenang untuk jangan berlebihan melakukan selebrasi kemenangan," ujar Maneger.


"Komnas HAM juga mengajak semua warga negara agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun," sambungnya.

Maneger menjelaskan, Komnas HAM  sudah memutusan bahwa posisi Komisi akan tetap netral, independen, dan kritis serta tidak akan terpengaruh cuaca politik, siapapun presidennya. "Ini sesuai hasil Sidang Paripurna, sebagai persidangan tertinggi," tekan Maneger.

Tadi malam, KPU sudah menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dengan perolehan suara 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Terkait Jokowi-JK yang keluar sebagai pemenang, Maneger menjelaskan, pihaknya sudah membedah visi misi pasangan tersebut soal HAM. Karena itu, Komnas HAM akan menagih komitmen tersebut agar direalisasikan.

Baik itu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang sudah serahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung, seperti peristiwa Talang Sari, kerusuhan Mei 98, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kasus penghilangan paksa 98 dan lain-lain. "Maupun hak-hak sosial politik dan ekonomi sosial budaya warga," sambung Maneger.

Komnas HAM juga dalam waktu dekat akan menyampaikan hasil pemantauan pilpres 2014, baik terhadap negara (pemerintah, TNI, polri, PNS) sebagai penanggung jawab pemenuhan HAM warga negara. Juga akan menyampaikan hasil pemantauan terhadap penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) tentang netralitas dan profesionalitas pada Pilres 2014, maupun terhadap masyarakat.

"Untuk memastikan itu Komnas HAM melakukan pemantauan di 13 provinsi pada Pilpres 2014," demikian Maneger. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya