Relawan pendukung maupun simpatisan Jokowi-JK diingatkan kembali untuk tidak memobilisasi diri dengan pengerahan massa pada saat pengumuman hasil pilpres pada 22 Juli lusa.
Bahkan, Tim Pemenangan Jokowi-JK juga wanti-wanti agar kemeja kotak-kotak yang menjadi khas capres usungan PDIP, PKB, NasDem dan Hanura itu tidak dikenakan pada saat pengumuman hasil pilpres.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa imbauan kepada pendukung capres nomor urut 2 itu untuk tidak menggunakan baju kotak-kotak pada saat pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres justru untuk menunjukkan kebesaran jiwa demi negeri. Menurut Hasto, sudah saatnya seluruh komponen bangsa melakukan rekonsiliasi seiring tuntasnya Pilpres.
"Kotak-kotak dipakai sebagai identitas perjuangan untuk Jokowi. Kotak-kotak adalah simbol kita, dan untuk Indonesialah, kotak-kotak itu kita kenakan. Ketika Indonesia membutuhkan rekonsiliasi, maka simbolisasi kotak-kotak untuk sementara bisa kita maknakan dalam hati," kata Hasto di Jakarta, Minggu (20/7).
Meski demikian Hasto juga mengatakan, imbauan untuk menanggalkan baju kotak-kotak bukannya untuk melupakan catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Sebab, sejarah telah memberikan bukti tentang perjuangan yang disimbolikan dengan baju kotak-kotak untuk memilih sosok pemimpin yang merakyat agar bisa menjadi presiden.
Lebih lanjut Hasto, larangan pengerahan massa dan mengenakan baju kotak-kotak pada 22 Juli itu justru untuk mengawal proses rekapitulasi suara pilpres di tingkat nasional agar berjalan aman, damai dan tanpa ketegangan. Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu meyakini KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilpres akan taat pada mekanisme demokrasi, menjunjung tinggi azas jurdil, dan akan melaksanakan rekapitulasi secara terbuka, transparan dan akuntabel.
Hasto mengatakan, potensi kecurangan sudah semakin tertutup karena peran serta relawan dan masyarakat.
"Lebih-lebih setelah melihat partisipasi rakyat yang begitu besar, termasuk para relawan pengawal suara rakyat yang bekerja tanpa henti. Berbagai dokumen seperti C1, D1, DA1, DB dan seterusnya menjadi alat pengawal suara rakyat yang berdaulat," tegasnya.
Karenanya Tim Jokowi-JK benar-benar menghindari upaya pengerahan massa ke KPU dan tindakan lainnya yang bisa terkesan provokatif.
"Atraksi turun ke jalan memang berpotensi menciptakan ketegangan, maka sebaiknya dihindari. Marilah kita ciptakan suasana kondusif dengan terus berharap, agar bangsa ini bisa melaju cepat bagi kematangan demokrasi," pungkasnya.
[wid]
