Berita

net

Politik

KIPP: Pengerahan Massa ke KPU Menunjukkan Kepanikan

SABTU, 19 JULI 2014 | 15:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mengingat tensi politik yang masih tinggi, sebaiknya tidak ada pasangan capres-cawapres yang mengerahkan massa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) walau hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi.

"Tensi politik semakin panas, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengerahan massa dipandang publik bukan untuk menjaga KPU, namun sebaliknya menekan KPU RI, seakan-akan panik," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, dalam pernyataan yang dikirim ke Rakyat Merdeka Online, Sabtu (19/7).

Karena itu, KIPP Indonesia mengapresiasi Capres yang mengajak pendukungnya untuk tidak turun ke jalan pada tanggal 22 Juli 2014 nanti.


KIPP meminta semua pihak membiarkan KPU RI dan Bawaslu RI bekerja sesuai tugas dan wewenangnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

KIPP Indonesia meminta aparat keamanan, dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia, untuk siap selalu dan bersikap netral serta mengedepankan dialog jika ada indikasi-indikasi yang mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan di 22 Juli nanti.

KIPP Indonesia mengimbau kepada masyarakat umum dan segenap kekuatan demokratik, siapapun yang terpilih nanti, tetap tenang, dan damai serta sedapat mungkin melakukan pencegahan dini dan  mengantisipasi jika ada tindakan-tindakan kontra demokrasi.

Terkait itu, diberitakan bahwa Ketua Timses pasangan capres nomor urut satu Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menegaskan bahwa Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo-Hatta sepakat tidak akan mengerahkan massa pada tanggal 22 Juli 2014.

Calon presiden Joko Widodo juga sudah menyerukan kepada pendukungnya agar tidak berduyun-duyung datang ke Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada saat pengumuman final hasil Pilpres 2014. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya