Berita

net

Politik

KIPP: Pengerahan Massa ke KPU Menunjukkan Kepanikan

SABTU, 19 JULI 2014 | 15:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mengingat tensi politik yang masih tinggi, sebaiknya tidak ada pasangan capres-cawapres yang mengerahkan massa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) walau hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi.

"Tensi politik semakin panas, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pengerahan massa dipandang publik bukan untuk menjaga KPU, namun sebaliknya menekan KPU RI, seakan-akan panik," kata Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, dalam pernyataan yang dikirim ke Rakyat Merdeka Online, Sabtu (19/7).

Karena itu, KIPP Indonesia mengapresiasi Capres yang mengajak pendukungnya untuk tidak turun ke jalan pada tanggal 22 Juli 2014 nanti.


KIPP meminta semua pihak membiarkan KPU RI dan Bawaslu RI bekerja sesuai tugas dan wewenangnya tanpa tekanan dari pihak manapun.

KIPP Indonesia meminta aparat keamanan, dalam hal ini khususnya Kepolisian Republik Indonesia, untuk siap selalu dan bersikap netral serta mengedepankan dialog jika ada indikasi-indikasi yang mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan di 22 Juli nanti.

KIPP Indonesia mengimbau kepada masyarakat umum dan segenap kekuatan demokratik, siapapun yang terpilih nanti, tetap tenang, dan damai serta sedapat mungkin melakukan pencegahan dini dan  mengantisipasi jika ada tindakan-tindakan kontra demokrasi.

Terkait itu, diberitakan bahwa Ketua Timses pasangan capres nomor urut satu Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menegaskan bahwa Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo-Hatta sepakat tidak akan mengerahkan massa pada tanggal 22 Juli 2014.

Calon presiden Joko Widodo juga sudah menyerukan kepada pendukungnya agar tidak berduyun-duyung datang ke Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, pada saat pengumuman final hasil Pilpres 2014. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya