Asosiasi Lembaga Survei Diminta Atasi Kisruh Quick Count Pilpres

Pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi terkait quick count hasil Pilpres 2014 sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Pasalnya, jika mengacu pada kaedah-kaedah ilmiah, hasil quick count bisa menjadi ukuran untuk mengetahui pemenang Pemilu.

"Sejak pemilihan langsung yang dimulai dari Pilpres 2004, lalu Pilkada langsung sejak 2005 hingga saat ini, pemenang Pemilu sudah diketahui lebih cepat melalui sistem perhitungan cepat (quick count)," kata Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) yang juga analis politik di Indo Survey and Strategy (ISS), Karyono Wibowo di Jakarta, Senin (15/7).

Jika pun berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), rata-rata selisihnya kurang dari satu persen atau maksimal satu persen.  

Data quick count, menurut Karyono, bisa dipercaya sejauh dilakukan dengan metode dan prosedur yang benar, tidak partisan dan memanipulasi data. Tetapi masalahnya,  ada empat lembaga survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Di sisi lain ada delapan lembaga survei di mana Jokowi-JK unggul.

"Inilah yang membuat  rakyat jadi bingung karena adanya hasil quick count yang berbeda," jelasnya.

Karenanya ia terus mendorong agar asosiasi lembaga survei yang ada segera menuntaskan masalah ini. Belakangan ini semakin banyak lembaga survei menurut dia, datanya tidak bisa dipertanggunjawabkan. Ulah lembaga survei tersebut, kata Karyono, sudah menimbulkan keresahan masyarakat terkait dengan perbedaan data quick count yang cukup tinggi disparitasnya. Ia khawatir bila masalah ini tidak segera dituntaskan maka kredibilitas dunia penelitian akan semakin hancur.

Pernyataan senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Dodi Ambardi. Menurut Dodi, dari pengalaman, perbedaan quick count dengan hitungan KPU memang tipis sekali. Umumnya di bawah satu persen. Bahkan, total  perbedaan pernah 0.07 persen.[wid]