Ahok Beberkan Penyebab Sistem Lelang Gagal

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, terhambatnya lelang ribuan paket kegiatan di Pemprov DKI bukan sepenuhnya kesalahan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI. Tetapi juga karena banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang belum menyusun harga satuan barang untuk program mereka.

Beberapa SKPD yang dinilai belum membuat harga satuan itu adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Kelautan dan Pertanian.

"Dinas PU, Dinas Perumahan sempat nggak bisa juga. Tapi Dinas Perumahan segera susun harga satuan barang, jadi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Dulu Dinas Taman juga ada masalah, Dinas Kelautan juga ada masalah. hampir semua ada masalah dengan harga satuan barang," ujar Basuki di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

Basuki mengungkapkan bahwa kesulitan menyusun harga satuan barang karena kepala dinas terbiasa melakukan penunjukan langsung (PL). Sebagaimana diketahui, sistem PL kerap dimainkan oleh oknum tertentu untuk mendapat keuntungan.

'Mereka sukanya PL-PL itu loh. Jadi permainan PL ini bisa tinggi lho. Bisa ratusan PL yang di bawah Rp 200 juta. Itu kalau sepotong-sepotong nggak ada apa-apa, tapi bisa jadi duit terus semuanya. Itu yang saya nggak ngerti,” ujarnya.

Agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Ahok mendesak seluruh SKPD melakukan pembelian apapun melalui sistem lelang.

"Makanya saya bilang sudahlah sekarang kita nggak usah pusing. Beli truk sampah yang banyak, beli bus tingkat yang banyak karena kita ingin ada bus tingkat yang gratis setiap 10 menit. Gitu saja," beber mantan bupati Belitung Timur yang biasa disapa Ahok itu.[wid]