Usut Dugaan Kecurangan Pilpres di Sampang dan Bangkalan

Kasus premanisme dan fandalisme dalam proses pemilihan presiden yang terjadi khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tidak bisa ditoleransi lagi. Kecurangan yang terjadi sudah menunjukkan cara-cara yang tidak beradab yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis.

"Apalagi kecurangan pemilu tersebut disertai dengan adanya intimidasi dan penghilangan nyawa terhadap para saksi, Bawaslu dan KPU setempat, khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang," jelas Tim Sukes Jokowi-JK, Marwan Jafar (Senin, 14/7).

Marwan menambahkan, sudah ada banyak laporan baik berupa foto, maupun kesaksian yang menjelaskan bagaimana proses kecurangan itu terjadi. Satu orang bisa membawa surat suara sekitar 5- 10 surat suara untuk capres tertentu. Dan beberapa kertas suara banyak yang dicoblosi sendiri terutama bagi yang tidak hadir di TPS.

"Persoalan ini tidak bisa dianggap remeh dan harus dibawa ke pengadilan,” tegas Bapilu pasangan Jokowi-JK dari PKB ini

Oleh karena itu, Marwan mendesak kepada Mabes Polri, Polda Jawa Timur dan Polres seluruh Madura, khususnya polres Bangkalan dan Sampang untuk bersikap tegas, lugas dan mengusut kecurangan pemilu yang tidak beradab.

Dengan adanya kecurangan yang terjadi, Marwan juga mendesak kepada Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu seluruh Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan dan Sampang untuk bersikap tegas mengusut tuntas kasus tersebut dan bersikap independent dan netral. “Bawaslu jangan mau diintimasi dan jangan mau ditekan,” tegas Marwan.

Selama ini, menurut Marwan, berdasarkan keterangan dan informasi yang didapatkan, pihak kepolisian, Bawaslu, dan warga setempat tidak bisa berkutik karena proses kecurangan yang dilakukan dibarengi dengan intimidasi penghilangan nyawa. “Ini sungguh Pilpres yang tidak beradab dan bermoral,” kata Marwan.

Selain di dua kabupaten tersebut, Bapilu PKB juga menemukan kecurangan serupa di Kabupaten Pasuruan, Situbondo, dan Bondowoso. Oleh karena itu, Marwan mendesak kepada semua elemen termasuk KPU untuk bersikap independent, netral, profesional dan jangan mau ditekan.

“Polisi saja gak berani ngusut, oleh karena itu Mabes Polri dan Kapolda Jawa Timur harus turun tangan untuk meyelesaikan persoalan tersebut, dan diusut sampai ke pengadilan,” demikian Marwan. [zul]