Berita

burhanuddin muhtadi/net

Politik

Pernyataan Burhanuddin Paling Provokatif dalam Sejarah Pemilu Era Reformasi

JUMAT, 11 JULI 2014 | 19:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kecurangan KPU yang dilontarkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi terus menuai kecaman. Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun mengatakan pernyataan Burhanudin merupakan pernyataan paling provokatif sepanjang sejarah pemilu Indonesia pasca Reformasi.

"Meragukan KPU sah-sah saja tetapi kalau sampai mengganggap quick count sebagai kebenaran mutlak sangat keliru," kata Ubedilah Badrun kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Jumat, 11/7).

Di beritakan banyak media, Burhan menyatatakan quick count lembaganya sangat akurat. Jika terjadi perbedaan dengan hasil real count KPU, menurut Burhan, hasil surveinya tidak salah namun karena ada kekeliruan di KPU.


Dari hasil quick count yang dirilis Indikator Politik beberapa jam setelah pencoblosan ditutup, Prabowo-Hatta mendapat suara  47,20% sedangkan Jokowi-JK memperoleh suara 52,47%. Persentase ini didapat dari data masuk sebesar 92,2%, sampel TPS sebanyak 2.000 dengan margin of error kurang lebih 1%.

Tak merasa risih, Burhan mengakui surveinya dibiayai Metro TV, televisi milik Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem, partai penyokong pencapresan Jokowi.

Menurut Ubaidilah tidak ada kebenaran mutlak dari quick count.

"Validitas quick count tidak 100 persen benar. Ada dua faktor penting yang menentukan validitas sebuah quick count. Pertama penentuan sampel TPS harus mempertimbangkan keragaman segmentasi pemilih, keragaman afiliasi politik pemilih, kejujuran entri data suara dari surveyor di TPS, serta kejujuran pengolah data di pusat data quick count," paparnya.

Langkah terbaik saat ini adalah menghargai kerja-kerja KPU dan menghargai keputusan KPU yang akan mengumumkan hasil pilpres 22 Juli mendatang.

"Jika ada perbedaan data, solusi terbaiknya sudah ada melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi," terangnya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya