Berita

Umar Syadat Hasibuan

Lembaga Survei Bukan Tuhan, Hasil Rekapitulasi KPU harus Dihormati

JUMAT, 11 JULI 2014 | 02:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Klaim bahwa quick count atau hasil hitung mutlak benar kalau ternyata berbeda dengan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum dipertanyakan.

"Kalau quick count benar semua kenapa harus ada margin error. Yang benar mutlak dan tidak bisa dibantah adalah Allah Swt," tegas dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), DR. Umar Syadat Hasibuan, (Jumat, 11/7).

Umar mengungkapkan itu menanggapi pernyataan Direktur Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi. Burhan sangat yakin, hasil quick count lembaga-lembaga survei mainstream dan resmi, akurat dan akan sama dengan hasil penghitungan resmi KPU. Syaratnya, KPU melakukan penghitungan suara dengan benar.


“Kalau hasilnya nanti beda, bukan kami yang salah, namun ada kekeliruan di KPU,” jelas Burhan di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, (Kamis, 10/7). (Baca: Dibiayai Metro TV, Burhan Klaim Hasil Quick Count yang Benar Kalau Berbeda dengan KPU)

Umar mengungkapkan, dirinya tidak menyebut hasil quick count yang digelar Burhan Cs tersebut salah. Namun dia menegaskan, menjadi salah kalau disebutkan hasil quick count tersebut yang paling benar.

"Silahkan survei, saya apresiasi. Tapi kalau merasa hasil survei benar dan mendelegitimasi KPU, bukankah (lembaga survei) menjadi Tuhan dalam Pilpres," ungkap Umar mempertanyakan.

Umar mengajak apapun keputusan KPU dan MK-kalau ada sengketa Pemilu-atas hasil Pilpres harus dihormati. "Jangan paksakan kehendak. Kalau tidak percaya KPU artinya mendelegitimasi semua anggota DPR 2014," imbuh dia.

Karena itu, dia menyarankan, para pendukung capres-cawapres sebaiknya mengawal proses penghitungan suara yang dilakukan KPU. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya