Bila Penyelenggara Netral, yang Menang Bijaksana, yang Kalah Ksatria

Pemilihan presiden dan wakil presiden adalah titik kulminasi pesta demokrasi lima tahunan yang dilaksanakan Indonesia. Karena itu, seluruh penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, diminta untuk mengawal agar demokrasi yang kita bangun semakin berkualitas.

Dalam konteks itu, KPU dan Bawaslu diminta untuk memberikan perhatian khusus dan serius pada daerah-daerah yang rawan terjadinya kecurangan. Hal ini diperlukan agar kasus-kasus yang terjadi pada pileg yang lalu tidak terulang lagi pada pilpres hari ini.

Demikian pendapat Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) DR. Saleh Partaonan Daulay yang disampaikan dalam pembicaraan dengan redaksi beberapa saat lalu (Rabu pagi, 9/7).

“KPU dan Bawaslu sudah pasti punya data semua daerah rawan itu. Karena itu, tidak ada alasan kecurangan-kecurangan yang sama terulang kembali. Saya yakin, semua orang mendambakan pemilu yang damai, aman, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga diminta untuk menjadi wasit yang baik. Sikap netral dan imparsial harus betul-betul dijaga. Sering sekali kericuhan terjadi disulut karena sikap keberpihakan penyelenggara. Karena itu, netralitas harus tetap terjaga hingga hasil pilpres diumumkan secara resmi.

“Kalau di tingkat pusat dan provinsi, saya melihat KPU dan Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Andaikata hal itu bisa diturunkan secara kolektif ke tingkat KPUD, PPK, PPS, dan KPPS dan seluruh panwas yang ada, pilpres diyakini akan berlangsung baik sesuai dengan yang diharapkan,” kata dia lagi.

Profesionalitas penyelenggara pemilu, masih menurut Saleh, menjadi suatu keharusan untuk melindungi kedua pasangan capres/cawapres. Jika penyelenggaranya profesional, baik yang menang maupun kalah diyakini sama-sama menerima.

Bagi yang menang tentu akan menyikapinya secara bijaksana, dan bagi yang kalah akan menerimanya secara ksatria. [dem]