Berita

Humor Politik

Parodi Supir Taksi: Laporkan Kecurangan pada Bawaslu, Bukan pada Luhut Panjaitan

SELASA, 08 JULI 2014 | 04:30 WIB

SUDAH beberapa hari terakhir beredar pesan berantai yang meminta agar masyarakat melaporkan kecurangan dalam pemilihan presiden 9 Juli kepada Jenderal (purn) Luhut Panjaitan.

Disebutkan bahwa pesan itu berasal dari Luhut Panjaitan, dan kemudian diteruskan oleh jaringan pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Belakangan beredar pesan yang nyaris serupa, yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai supir taksi. Dalam pesan itu, si penulis “pesan balasan” ini menggunakan tubuh pesan yang kabarnya berasal dari Luhut Panjaitan dengan parodi di sana-sini.


Berikut petikannya yang diperoleh dari forum dunia maya nomor satu, Kaskus:

Saudara2 sebangsa dan se-Tanah Air Yth.

Besok, Rabu 9 Juli 2014, datanglah ke TPS Anda dengan penuh kegembiraan dan keyakinan akan pilihan Anda semua.

JANGAN TAKUT bila ada mantan Jendral Luhut Panjaitan mengintimidasi (namanya mantan)..! JANGAN PERCAYA isu bahwa akan ada kerusuhan setelah Pilpres..!

Dan JANGAN DENGARKAN bisik2 yang menghasut Anda untuk memilih calon tertentu.

Saya, Sumardi, supir taksi, tidak pernah berkomunikasi intensif dengan jaringan di institusi TNI dan BIN, dan sampai hari ini saya yakin TIDAK ADA INSTRUKSI KEPADA TNI atau lembaga-lembaga intelijen untuk melakukan gerakan bila calon tertentu kalah.

Tim Kawal kami yang dipimpin Sumarto, juga supir taksi, mempunyai mekanisme untuk MEMANTAU SETIAP USAHA KECURANGAN atau intimidasi.

Bila Saudara2 mendapatkan BUKTI kecurangan, ambil fotonya dan laporkan Bawaslu.

Persatuan Supir Taksi Indonesia (PSTI)


Pesan parodi supir taksi ini kelihatannya lebih bisa diterima akal sehat. Karena memang lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pilpres adalah Bawaslu alias Badan Pengawas Pemilu. [***]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya