Aria Bima: Aneh, Stok Sudah Dilepas Ke Pasar Tapi Harga Sembako Masih Tinggi

Pemerintah dinilai  tidak bisa mengendalikan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako).

”Persoalan ini terjadi setiap tahunnya. Tapi pemerintah tidak belajar dari pengalaman sebe­lumnya,” kata Wakil Ketua Ko­misi VI DPR, Aria Bima, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sebenarnya, lanjut Aria, bukan hal sulit untuk membereskan ke­naikan harga sembako. Asalkan ada niat dari pemerintah untuk menjaga daya beli rakyatnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa penyebab kenaikan harga sembako?
Pemerintah membiarkan ko­mo­ditas pasar dikuasai oleh pa­sar. Liberalisasi sektor pangan sudah kebablasan, sehingga pemerintah tidak bisa mengatasai liarnya harga pangan menjelang lebaran.

Kementerian yang ada tidak bisa mengontrol pergerakan harga komoditas.

Bagaimana cara menanggu­langinya?
Tempatkan orang-orang di kementerian yang memang me­ngerti persoalan kedaulatan pangan, sehingga tidak salah dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah harus mengede­pankan kepentingan publik di atas segala-galanya. Kebijakan pangan menjadi rencana stra­tegis.

Bagaimana dengan operasi pasar yang dilakukan peme­rintah?
Operasi pasar tidak bisa mem­bawa hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak bisa menurun­kan harga di pasaran. Menteri-menterinya sidak ke pasar ketika sudah ada persoalan.

Bukankah ini ulah spekulan yang memainkan harga?
Spekulan menguasai dari pro­duksi dan distribusi. Tapi kebija­kan pemerintah tidak ada yang bisa membuat mereka jera. Ma­ka­nya momentum seperti ini me­rupakan saat tepat bagi spekulan untuk mendapatkan untung se­besar-besarnya.

Mereka sudah menyetok bahan pangan jauh sebelum dimulainya hari raya. Ketika permintaan naik, barang tersebut ditahan. Ma­kanya ada kesan kelangkaan barang yang berakibat naiknya harga. Anehnya, meski stok su­dah dilepas ke pasar, tapi harga sembako masih tinggi.

Apakah kenaikannya sudah wajar?
Kalau cuma Rp 1.000 sampai Rp 2.000, itu hal yang wajar. Tapi ini ke­­­naikannya sampai puluhan ribu. Jelas  tidak wajar. Merugi­kan ma­sya­­­rakat.  Yang diuntung­kan hanya ok­­num-oknum yang mengatur per­mainan harga di pasaran. Petani sa­ja tidak ikut merasakan mahalnya ko­­moditas yang me­reka tanam. ***