Berita

Joko Widodo

Diduga Kuat Mau Amankan Pembunuh Munir, Ini Tanggapan Kubu Jokowi-JK

SABTU, 05 JULI 2014 | 13:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia merupakan negara hukum dengan prinsip independensi yudikatif. Karena itu, calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak punya masalah hukum, penegakan hukum dan HAM akan dilaksanakan sepenuhnya kalau terpilih pada Pilpres 2014 ini.

Demikian disampaikan Jurubicara pasangan Jokowi-JK, Eva Sundari, kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 5/7). Eva menegaskan, Jokowi-JK bukan sapu kotor. Sehingga tidak punya beban untuk bersih-bersih kasus korupsi dan menegakkan hukum.

"Kita tidak punya beban terhadap pendukung-pendukung yang tidak ada masalah hukum di KPK. By the way, sebaiknya stop fitnah, nyatakan status hukum seseorang sesuai putusan pengadilan," demikian Eva.


Eva menegaskan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas dugaan bahwa Jokowi-JK hendak mengamankan pembunuh aktivis HAM, Munir Said Thalib. Munir meninggal pada September 2004 lalu atau masih pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, dalam visi-misi Jokowi-JK terkait HAM tidak dinyatakan tekad untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

Dalam poin ff, visi misi Jokowi-JK hanya disebutkan: "Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti kerusuhan Mei Trisaksi, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa Talang Sari Lampung, Tanjuk Preyok, dan tragedi 1965?".

"Video itu menegaskan, tertulis dan termuat dalam visi dan misi Jokowi-JK yang ada di KPU pada poin ff. Demi melindungi pembunuh Munir yang ada dalam koalisi, kasus pembunuhan Munir ditiadakan," jelas politisi Partai Gerindra Iwan Sumule. (Klik: Diduga Kuat, Jokowi-JK "Amankan" Pembunuh Munir).

Dalam penjelasan tertulisnya, Iwan memang menyertakan sebuah link video dari Youtube (Klik: https://www.youtube.com/watch?v=VprnQhjLcWQ) yang dapat mengidentifikasi siapa aktor intelektual pelanggar HAM dan kenapa mereka mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya