Berita

Joko Widodo

Diduga Kuat Mau Amankan Pembunuh Munir, Ini Tanggapan Kubu Jokowi-JK

SABTU, 05 JULI 2014 | 13:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia merupakan negara hukum dengan prinsip independensi yudikatif. Karena itu, calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak punya masalah hukum, penegakan hukum dan HAM akan dilaksanakan sepenuhnya kalau terpilih pada Pilpres 2014 ini.

Demikian disampaikan Jurubicara pasangan Jokowi-JK, Eva Sundari, kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 5/7). Eva menegaskan, Jokowi-JK bukan sapu kotor. Sehingga tidak punya beban untuk bersih-bersih kasus korupsi dan menegakkan hukum.

"Kita tidak punya beban terhadap pendukung-pendukung yang tidak ada masalah hukum di KPK. By the way, sebaiknya stop fitnah, nyatakan status hukum seseorang sesuai putusan pengadilan," demikian Eva.


Eva menegaskan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas dugaan bahwa Jokowi-JK hendak mengamankan pembunuh aktivis HAM, Munir Said Thalib. Munir meninggal pada September 2004 lalu atau masih pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, dalam visi-misi Jokowi-JK terkait HAM tidak dinyatakan tekad untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

Dalam poin ff, visi misi Jokowi-JK hanya disebutkan: "Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti kerusuhan Mei Trisaksi, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa Talang Sari Lampung, Tanjuk Preyok, dan tragedi 1965?".

"Video itu menegaskan, tertulis dan termuat dalam visi dan misi Jokowi-JK yang ada di KPU pada poin ff. Demi melindungi pembunuh Munir yang ada dalam koalisi, kasus pembunuhan Munir ditiadakan," jelas politisi Partai Gerindra Iwan Sumule. (Klik: Diduga Kuat, Jokowi-JK "Amankan" Pembunuh Munir).

Dalam penjelasan tertulisnya, Iwan memang menyertakan sebuah link video dari Youtube (Klik: https://www.youtube.com/watch?v=VprnQhjLcWQ) yang dapat mengidentifikasi siapa aktor intelektual pelanggar HAM dan kenapa mereka mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya