Berita

Joko Widodo

Diduga Kuat Mau Amankan Pembunuh Munir, Ini Tanggapan Kubu Jokowi-JK

SABTU, 05 JULI 2014 | 13:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia merupakan negara hukum dengan prinsip independensi yudikatif. Karena itu, calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak punya masalah hukum, penegakan hukum dan HAM akan dilaksanakan sepenuhnya kalau terpilih pada Pilpres 2014 ini.

Demikian disampaikan Jurubicara pasangan Jokowi-JK, Eva Sundari, kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 5/7). Eva menegaskan, Jokowi-JK bukan sapu kotor. Sehingga tidak punya beban untuk bersih-bersih kasus korupsi dan menegakkan hukum.

"Kita tidak punya beban terhadap pendukung-pendukung yang tidak ada masalah hukum di KPK. By the way, sebaiknya stop fitnah, nyatakan status hukum seseorang sesuai putusan pengadilan," demikian Eva.


Eva menegaskan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas dugaan bahwa Jokowi-JK hendak mengamankan pembunuh aktivis HAM, Munir Said Thalib. Munir meninggal pada September 2004 lalu atau masih pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, dalam visi-misi Jokowi-JK terkait HAM tidak dinyatakan tekad untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

Dalam poin ff, visi misi Jokowi-JK hanya disebutkan: "Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti kerusuhan Mei Trisaksi, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa Talang Sari Lampung, Tanjuk Preyok, dan tragedi 1965?".

"Video itu menegaskan, tertulis dan termuat dalam visi dan misi Jokowi-JK yang ada di KPU pada poin ff. Demi melindungi pembunuh Munir yang ada dalam koalisi, kasus pembunuhan Munir ditiadakan," jelas politisi Partai Gerindra Iwan Sumule. (Klik: Diduga Kuat, Jokowi-JK "Amankan" Pembunuh Munir).

Dalam penjelasan tertulisnya, Iwan memang menyertakan sebuah link video dari Youtube (Klik: https://www.youtube.com/watch?v=VprnQhjLcWQ) yang dapat mengidentifikasi siapa aktor intelektual pelanggar HAM dan kenapa mereka mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya