Berita

tugu Jogja/net

Politik

Pilpres di Jogjakarta Diyakini akan Aman-aman Saja

SABTU, 05 JULI 2014 | 11:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelaksanaan pemilihan presiden di Provinsi Jogjakarta dan sekitarnya diyakini akan berlangsung secara aman tanpa gangguan. Keyakinan itu disampaikan Ketua Forum Salaman Merapi (Silaturohmi Alim Ulama dan Tokoh Lintas Iman), KH Masrur Ahmad, dalam keterangan yang diterima redaksi pagi ini (Sabtu, 5/7).

Selain itu, Kyai kharismatis ini juga mengimbau agar masyarakat sekitar Gunung Merapi tidak menjual hak pilih dan menukarkan hak pilihnya dengan “serangan fajar”. Selain Jogjakartam daerah yang termasuk wilayah Gunung Merapi adalah, Klaten, Boyolali, Muntilan dan Magelang.

Pernyataan yang menyejukan itu diungkapkan KH Masrur Ahmad  ketika mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat termasuk Pengasuh Pondok Pesantran AL Mizan, Majalengka, Jawa Barat KH Maman Imanulhaq dan AM Putut Prabantor Ketua Pelaksanan Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia, di Rumah Makan Morolejar, Cangkringan, Sleman dalam acara “Malam Selasa Sastra” pada Kamis malam (3/7).


“Demi bangsa dan negara, saya siapa melakukan apa saja demi berlangsungnya pilpres yang aman dan damai. Wilayah di mana kami tinggal yaitu seputaran Gunung Merapi terutama Jogyakarta adalah daerah yang menjadi barometer politik Indonesia. Oleh karena itu, saya dan bersama para santri yang tentu didukung para sahabat akan menjaga wilayah ini. Saya juga akan berkoordinasi dengan para kyai sevisi dari daerah lain di seluruh Indonesia,” ujar KH Masrur Ahmad yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Qodir, Cangkringan, Jogjakarta.

Ditegaskannya, keamanan merupakan tanggung jawab pihak aparat. Meski demikian, masyarakat Jogjakarta serta wilayah Gunung Merapi siap membantu aparat dalam membangun situasi pilpres yang kondusif.

“Jika pada saat ini aparat dianggap belum tegas, ya kita dorong agar aparat bertindak lebih tegas lagi. Masyarakat Jogjakarta juga perlu menjaga kotanya bersih dari para pengacau. Sama-sama tahulah, siapa pengganggu itu Kalau aparat masih tidak tegas meski masyarakat sudah terlibat, kita usulkan pimpinannya dipindahkan. Jogjakarta adalah Indonesia mini dan kebhinnekaan adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi,” ujar Masrur.

Masrur berpesan bahwa masyarakat Jogjakarta dan sekitar Merapi perlu juga menegaskan diri untuk menolak “serangan fajar” dan bangkit sebagai rakyat yang bermartabat. Membiarkan diri sebagai “budak belian” karena menerima serangan fajar mengingatkan Indonesia pada jaman penjajahan dan banyak pemimpin bangsa yang menghendaki rakyatnya menjadi budak belian.

Dalam keterangan yang sama KH Maman Imanulhaq mengatakan bahwa, ada banyak wilayah di Indonesia yang rawan atau siap dikacaukan. Yang mengacaukan adalah para pemimpin bangsanya sendiri yang memiliki kepentingan dalam pilpres ini.

“Saya katakan, para pemimpin bangsa, apapun alasannya bahkan beranggapan bahwa rakyatnya bisa dibeli dengan uang, yang melakukan intimidasi ataupun menghancurkan negaranya sendiri, mereka adalah pengkhianat,” tegas Maman Imanulhaq.

Oleh karena itu, menurut Maman, Indonesia khususnya daerah rawan konflik membutuhkan “KH Masrur-KH Masrur” lain yang mau membantu aparat membangun keutuhan bangsa dan negara.  Ia mengatakan, sudah saatnya para pemimpin bangsa mengaca diri untuk apa yang dilakukan atas negara dan bangsanya sendiri.

Putut Prabantoro, yang juga pegiat pluralisme mengatakan bahwa dirinya tidak habis pikir ketika bangsa lain harus bertempur untuk mendapatkan sejengkal tanah bagi kehidupan negaranya, bangsa Indonesia masih terus berkutat pada konflik internal atau berlatarbelakang SARA.

“Omongan para pemimpin bangsa, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan hebat. Lha menyelesaikan kasus-kasus konflik di Indonesia tidak bisa, bahkan terkesan sengaja dibuat. Indonesia menjadi bangsa yang besar hanyalah mimpi, ketika pemimpin bangsa malah menjadi tukang kompor bagi terjadinya kekacauan.  Apakah bangsa ini akan berjalan di tempat seperti ini saja ? Kasus kecil menjadi besar karena selalu dibawa ke sentimen suku, agama, politik, ras dan kelompok. Lha gimana mau melawan asing?” tegas Putut Prabantoro. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya