Berita

tugu Jogja/net

Politik

Pilpres di Jogjakarta Diyakini akan Aman-aman Saja

SABTU, 05 JULI 2014 | 11:54 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pelaksanaan pemilihan presiden di Provinsi Jogjakarta dan sekitarnya diyakini akan berlangsung secara aman tanpa gangguan. Keyakinan itu disampaikan Ketua Forum Salaman Merapi (Silaturohmi Alim Ulama dan Tokoh Lintas Iman), KH Masrur Ahmad, dalam keterangan yang diterima redaksi pagi ini (Sabtu, 5/7).

Selain itu, Kyai kharismatis ini juga mengimbau agar masyarakat sekitar Gunung Merapi tidak menjual hak pilih dan menukarkan hak pilihnya dengan “serangan fajar”. Selain Jogjakartam daerah yang termasuk wilayah Gunung Merapi adalah, Klaten, Boyolali, Muntilan dan Magelang.

Pernyataan yang menyejukan itu diungkapkan KH Masrur Ahmad  ketika mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat termasuk Pengasuh Pondok Pesantran AL Mizan, Majalengka, Jawa Barat KH Maman Imanulhaq dan AM Putut Prabantor Ketua Pelaksanan Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa), dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia, di Rumah Makan Morolejar, Cangkringan, Sleman dalam acara “Malam Selasa Sastra” pada Kamis malam (3/7).


“Demi bangsa dan negara, saya siapa melakukan apa saja demi berlangsungnya pilpres yang aman dan damai. Wilayah di mana kami tinggal yaitu seputaran Gunung Merapi terutama Jogyakarta adalah daerah yang menjadi barometer politik Indonesia. Oleh karena itu, saya dan bersama para santri yang tentu didukung para sahabat akan menjaga wilayah ini. Saya juga akan berkoordinasi dengan para kyai sevisi dari daerah lain di seluruh Indonesia,” ujar KH Masrur Ahmad yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Qodir, Cangkringan, Jogjakarta.

Ditegaskannya, keamanan merupakan tanggung jawab pihak aparat. Meski demikian, masyarakat Jogjakarta serta wilayah Gunung Merapi siap membantu aparat dalam membangun situasi pilpres yang kondusif.

“Jika pada saat ini aparat dianggap belum tegas, ya kita dorong agar aparat bertindak lebih tegas lagi. Masyarakat Jogjakarta juga perlu menjaga kotanya bersih dari para pengacau. Sama-sama tahulah, siapa pengganggu itu Kalau aparat masih tidak tegas meski masyarakat sudah terlibat, kita usulkan pimpinannya dipindahkan. Jogjakarta adalah Indonesia mini dan kebhinnekaan adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi,” ujar Masrur.

Masrur berpesan bahwa masyarakat Jogjakarta dan sekitar Merapi perlu juga menegaskan diri untuk menolak “serangan fajar” dan bangkit sebagai rakyat yang bermartabat. Membiarkan diri sebagai “budak belian” karena menerima serangan fajar mengingatkan Indonesia pada jaman penjajahan dan banyak pemimpin bangsa yang menghendaki rakyatnya menjadi budak belian.

Dalam keterangan yang sama KH Maman Imanulhaq mengatakan bahwa, ada banyak wilayah di Indonesia yang rawan atau siap dikacaukan. Yang mengacaukan adalah para pemimpin bangsanya sendiri yang memiliki kepentingan dalam pilpres ini.

“Saya katakan, para pemimpin bangsa, apapun alasannya bahkan beranggapan bahwa rakyatnya bisa dibeli dengan uang, yang melakukan intimidasi ataupun menghancurkan negaranya sendiri, mereka adalah pengkhianat,” tegas Maman Imanulhaq.

Oleh karena itu, menurut Maman, Indonesia khususnya daerah rawan konflik membutuhkan “KH Masrur-KH Masrur” lain yang mau membantu aparat membangun keutuhan bangsa dan negara.  Ia mengatakan, sudah saatnya para pemimpin bangsa mengaca diri untuk apa yang dilakukan atas negara dan bangsanya sendiri.

Putut Prabantoro, yang juga pegiat pluralisme mengatakan bahwa dirinya tidak habis pikir ketika bangsa lain harus bertempur untuk mendapatkan sejengkal tanah bagi kehidupan negaranya, bangsa Indonesia masih terus berkutat pada konflik internal atau berlatarbelakang SARA.

“Omongan para pemimpin bangsa, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan hebat. Lha menyelesaikan kasus-kasus konflik di Indonesia tidak bisa, bahkan terkesan sengaja dibuat. Indonesia menjadi bangsa yang besar hanyalah mimpi, ketika pemimpin bangsa malah menjadi tukang kompor bagi terjadinya kekacauan.  Apakah bangsa ini akan berjalan di tempat seperti ini saja ? Kasus kecil menjadi besar karena selalu dibawa ke sentimen suku, agama, politik, ras dan kelompok. Lha gimana mau melawan asing?” tegas Putut Prabantoro. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya