Para aparatur desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) secara terus berterus terang mengaku tidak mendukung Joko Widodo-Jokowi, pasangan yang diusung PDIP bersama partai koalisinya.
Ketua Dewan Presidium Parade Nusantara, Sudir Santoso, (Selasa, 1/7) mengakui, saat menggelar beberapa unjukrasa di gedung DPR saat memperjuangkan pengesahan Undang Undang Desa, Parade Nusantara tak menampik berkoordinasi dengan sejumlah figur Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di antaranya, Budiman Sudjatmiko.
Sudir menjelaskan, pada awalnya Parade Nusantara menaruh harapan besar kepada Anggota Fraksi PDI Perjuangan untuk dapat mengkonsolidasi kekuatan Fraksi PDI Perjuangan di DPR supaya memperjuangkan aspirasi mereka. Tetapi di dalam perjalanannya, peran Budiman Sudjatmiko tidak seperti yang diharapkan.
Malahan, menurut Sudir Santoso, pada tahap Penyusunan DIM (daftar inventarisasi masalah) yang merupakan sikap resmi fraksi-fraksi di DPR tentang draft RUU Desa waktu itu, dari sembilan fraksi yang ada, Fraksi PDI Perjuangan adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi dana APBN 10 persen untuk desa.
Sudir menambahkan, sikap Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya tertuang di dalam DIM, juga tercermin pada pernyataan anggota fraksi itu, Nur Suhud, pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Desa di DPR. "Nur Suhud waktu itu mengatakan, apabila desa mendapat alokasi dana dari APBN, maka akan terjadi tindak pidana korupsi massal di semua desa di seluruh Indonesia," papar Sudir.
Pernyataan Nur Suhud itu, sambungnya menambahkan, sangat melukai hati delegasi Parade Nusantara. "Itu menunjukkan Fraksi PDI Perjuangan tidak berpihak pada desa," demikian Sudir Santoso.
[zul]
