Berita

Politik

PILPRES 2014

Agenda Jokowi Serang 10 Juta Petani dan Buruh Sektor Tembakau

SELASA, 01 JULI 2014 | 03:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Jokowi yang mengatakan akan menjalankan regulasi pembatasan tembakau menuai polemik. Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai jika Jokowi menjalankan agenda itu maka akan mematikan 10 juta petani, pelaku bisnis industri dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup di sektor tambakau.

"Pernyataan Jokowi merupakan kemenangan modal asing yang menungganginya sekaligus kekalahan dari kelompok yang mengaku "nasionalis" yang menjadi tim suksesnya. Mereka gagal menjelaskan substansi ekonomi politik tembakau," kata Salamuddin dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, tadi malam (Senin, 30/6).

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan mendukung penuh diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Permenkes Nomor 28/2013 tentang pembatasan tembakau. Jika Jokowi menang, tak menutup kemungkinan pemerintahan ke depan juga akan melakukan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yakni rezim internasional untuk membatasi tembakau.


Menurut Salamuddin pembatasan tembakau melalui FCTC dan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Permenkes Nomor 28/2013 menghilangkan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi petani, buruh dan industri tembakau nasional, satu satunya industri nasional yang fully integrated.

Menurut dia statemen Jokowi itu menegaskan posisinya sebagai antek nekolim, kacung perusahaan tembakau global, kaki tangan perusahaan farmasi, sekutu Bloomberg, Bill Gates, dan kapitalis internasional yang hendak menguasai industri tembakau dan nicotin yang merupakan bisnis utama dunia.

"Agenda Jokowi mutlak harus dilawan oleh petani tembakau, buruh industri dan pelaku industri kretek. Jika tidak maka pasca pilpres 2014 akan menjadi era kehancuran industri kretek nasional," pungkas Salamuddin. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya