Berita

Politik

PILPRES 2014

Agenda Jokowi Serang 10 Juta Petani dan Buruh Sektor Tembakau

SELASA, 01 JULI 2014 | 03:18 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Jokowi yang mengatakan akan menjalankan regulasi pembatasan tembakau menuai polemik. Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai jika Jokowi menjalankan agenda itu maka akan mematikan 10 juta petani, pelaku bisnis industri dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup di sektor tambakau.

"Pernyataan Jokowi merupakan kemenangan modal asing yang menungganginya sekaligus kekalahan dari kelompok yang mengaku "nasionalis" yang menjadi tim suksesnya. Mereka gagal menjelaskan substansi ekonomi politik tembakau," kata Salamuddin dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, tadi malam (Senin, 30/6).

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan mendukung penuh diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Permenkes Nomor 28/2013 tentang pembatasan tembakau. Jika Jokowi menang, tak menutup kemungkinan pemerintahan ke depan juga akan melakukan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yakni rezim internasional untuk membatasi tembakau.


Menurut Salamuddin pembatasan tembakau melalui FCTC dan Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012 dan Permenkes Nomor 28/2013 menghilangkan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi petani, buruh dan industri tembakau nasional, satu satunya industri nasional yang fully integrated.

Menurut dia statemen Jokowi itu menegaskan posisinya sebagai antek nekolim, kacung perusahaan tembakau global, kaki tangan perusahaan farmasi, sekutu Bloomberg, Bill Gates, dan kapitalis internasional yang hendak menguasai industri tembakau dan nicotin yang merupakan bisnis utama dunia.

"Agenda Jokowi mutlak harus dilawan oleh petani tembakau, buruh industri dan pelaku industri kretek. Jika tidak maka pasca pilpres 2014 akan menjadi era kehancuran industri kretek nasional," pungkas Salamuddin. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya