Berita

saleh p. daulay

Ketum Pemuda Muhammadiyah: Wimar Witoelar Dilaporkan ke Polisi Tak Terkait Politik

SENIN, 30 JUNI 2014 | 17:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah DR. Saleh P. Daulay mengakui bahwa pihaknya telah membaca permintaan maaf Wimar Witoelar di media. Namun, bukan berarti persoalan dianggap selesai. Apalagi, permohonan maaf itu tidak diiringi dengan niat baik.

"Buktinya, sampai hari ini Wimar belum pernah menghubungi kami dan meminta maaf secara langsung. Bagi dia, mungkin kasus ini hanya perlu diselesaikam di tingkat media. Padahal dampaknya, tindakannya itu telah menyakiti perasaan warga Muhammadiyah di daerah-daerah," jelas Saleh kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 30/6).

Karena itulah, Pemuda Muhammadiyah melaporkan pendukung Jokowi-JK itu ke Polda Metro Jaya tadi pagi. Alasannya, bekas Jubir Presiden era Gus Dur itu diduga kuat telah melakukan penghinaan terhadap persyarikatan Muhammadiyah.


"Gambar-gambar yang diungguh di akun FB dan Twitternya betul-betul menyakiti warga Muhammadiyah karena mendeskripsikan Muhammadiyah sebagai organisasi berandalan. Tidak hanya itu, dalam gambar itu juga Muhammadiyah diasosiasikan sejajar dengan para teroris," ungkap dia.

Saleh mengakui, pihaknya sudah berniat untuk melaporkan Wimar sejak kasus itu mencuat. Niat itu semakin kuat setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum. Dalam konsultasi itu disimpulkan bahwa ada pelanggaran hukum serius yang diduga dilakukan oleh Wimar. Sebagai negara hukum, tentu perlu diselesaikan secara hukum juga.

"Hari ini, saya menugaskan Saudara Dahnil Anzar dan Teguh Santosa untuk melapor ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kami juga telah berkonsultasi dan menunjuk pengacara Dedy Kurniadi sebagai kuasa hukum. Insya Allah ini betul-betul akan kami tindak lanjuti secara serius," sambung Saleh.

Saleh menambahkan, pelaporan Wimar ke Polda Metro Jaya ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pilpres. "Apalagi, katanya, Wimar bukan timses salah satu dari pasangan capres/cawapres yang ada. Ini murni hanya terkait pelanggaran hukum. Karena itu, kami tidak mau ini dikait-dikaitkan dengan politik," demikian Saleh. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya