Berita

saleh p. daulay

Ketum Pemuda Muhammadiyah: Wimar Witoelar Dilaporkan ke Polisi Tak Terkait Politik

SENIN, 30 JUNI 2014 | 17:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah DR. Saleh P. Daulay mengakui bahwa pihaknya telah membaca permintaan maaf Wimar Witoelar di media. Namun, bukan berarti persoalan dianggap selesai. Apalagi, permohonan maaf itu tidak diiringi dengan niat baik.

"Buktinya, sampai hari ini Wimar belum pernah menghubungi kami dan meminta maaf secara langsung. Bagi dia, mungkin kasus ini hanya perlu diselesaikam di tingkat media. Padahal dampaknya, tindakannya itu telah menyakiti perasaan warga Muhammadiyah di daerah-daerah," jelas Saleh kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 30/6).

Karena itulah, Pemuda Muhammadiyah melaporkan pendukung Jokowi-JK itu ke Polda Metro Jaya tadi pagi. Alasannya, bekas Jubir Presiden era Gus Dur itu diduga kuat telah melakukan penghinaan terhadap persyarikatan Muhammadiyah.


"Gambar-gambar yang diungguh di akun FB dan Twitternya betul-betul menyakiti warga Muhammadiyah karena mendeskripsikan Muhammadiyah sebagai organisasi berandalan. Tidak hanya itu, dalam gambar itu juga Muhammadiyah diasosiasikan sejajar dengan para teroris," ungkap dia.

Saleh mengakui, pihaknya sudah berniat untuk melaporkan Wimar sejak kasus itu mencuat. Niat itu semakin kuat setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum. Dalam konsultasi itu disimpulkan bahwa ada pelanggaran hukum serius yang diduga dilakukan oleh Wimar. Sebagai negara hukum, tentu perlu diselesaikan secara hukum juga.

"Hari ini, saya menugaskan Saudara Dahnil Anzar dan Teguh Santosa untuk melapor ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kami juga telah berkonsultasi dan menunjuk pengacara Dedy Kurniadi sebagai kuasa hukum. Insya Allah ini betul-betul akan kami tindak lanjuti secara serius," sambung Saleh.

Saleh menambahkan, pelaporan Wimar ke Polda Metro Jaya ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pilpres. "Apalagi, katanya, Wimar bukan timses salah satu dari pasangan capres/cawapres yang ada. Ini murni hanya terkait pelanggaran hukum. Karena itu, kami tidak mau ini dikait-dikaitkan dengan politik," demikian Saleh. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya