Berita

Adhie M Massardi

GUS DUR, AL QUR’AN, KRISIS

Catatan Ramadhan buat Calon Presiden

SABTU, 28 JUNI 2014 | 09:55 WIB

TIDAK sekali-kali aku mengabdi kepada Gus Dur kecuali untuk gagasan politik kebangsaan yang digagasnya. Dan tiada keraguan sedikit pun bagiku pikiran yang dikembangkan Gus Dur selain demi kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab ketika aku bertanya “Bagaimana cara mengeluarkan bangsa ini dari krisis?” Gus Dur menjawab: “Karena saya orang pesantren, tiada referensi yang lebih baik kecuali Al Qur’an. Dan Surat Yusuf dengan kisah 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk adalah sebaik-baik metode penyelesaian krisis bagi suatu bangsa!”

Gus Dur kemudian menjelaskan kisah Kanjeng Nabi Yusuf yang spektakuler itu, yang menurut Gus Yahya (Staquf) itu hasil istikhoroh beberapa kiai khos yang diminta Gus Dur untuk mencari rumusan guna bekal menjalankan amanah sebagai Presiden RI.


“Kalau dihitung krisis bangsa kita mulai 1997, maka menurut metode Nabi Yusuf krisis akan selesaikan pada 2004,” tutur Gus Dur.

Tapi bukankah dalam Kitab Suci Nabi Yusuf menangani krisis dengan terlebih dulu melakukan kerja antisipasi sejak krisis belum terjadi? Sedang Gus Dur harus mulai pada 1999, dua tahun setelah krisis terjadi?

“Makanya kita harus bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menahan agar krisis tidak semakin dalam. Kita juga harus segera menata lumbung-lumbung bangsa, sumber-sumber daya yang kita miliki, agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat seperti pesan Konstitusi UUD 1945,” kata Gus Dur.

Aku kemudian menyaksikan bersama kabinetnya, terutama ekonom DR Rizal Ramli yang dikatakan iman kebangsaannya 24 karat, mengayunkan langkah dengan tegap dan tegas.

Bulog yang di zaman Soeharto merupakan salah satu lumbung korupsi, direformasi agar benar-benar menjadi penopang perekonomian para petani. Dilakukan moratorium (penghentian) penjualan sumber-sumber daya alam (minyak, gas, dll). Blok Cepu yang kaya minyak dan Blok Tangguh dengan cadangan gas sangat besar, proses penjualannya ditinjau kembali.

Sedang yang sudah berjalan seperti Freeport di Papua, direnegosiasi karena di masa lalu kontraknya penuh rekayasa dan dikorup para pembesar negara. Tak lupa Rizal Ramli juga diminta Gus Dur untuk mengatur ulang berbagai tata niaga dan kebijakan moneter demi sebesar-besar kepentingan perekonomian domestik.

Di bidang sosial politik, gebrakan Gus Dur dimulai dari dalam pemerintahan sendiri. Departemen Sosial dilikuidasi. Bukan hanya karena dijadikan lahan korupsi di masa lalu, tapi untuk membangkitkan kembali solidaritas sosial di masyarakat. Sebab sesungguhnya sifat kebersamaan, penghormatan terhadap kebhinekaan (pluralisme), mengakar sangat kuat di tengah masyarakat kita.

Gus Dur juga percaya, sebenarnya rakyat Indonesia punya daya survival yang tinggi, dan setiap daerah memiliki cara untuk melakukan recovery untuk berbagai tantangannya. Bahkan dalam hal terjadi konflik sosial. Tapi oleh rezim Soeharto semua itu dirusak, dan diubah jadi ketergantungan kepada pemerintah (Pusat).

Departemen Penerangan dibubarkan karena dalam pandangan Gus Dur, tidak ada penjelasan yang lebih baik atas kinerja pemerintah kepada rakyat kecuali dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta keteladanan para pejabat negaranya. Itulah sebabnya siapa pun pejabat publik yang terindikasi korupsi, tak terkecuali menteri-menteri dari parpol pendukung, langsung diberhentikan.

Tidak pernah dijadikan pertimbangan apakah (pemecatan menteri) korup itu akan berdampak politik atau tidak. “Kepercayaan rakyat atas kredibilitas dan integritas pemerintahan jauh lebih penting dibandingkan dampak politik di internal pemerintah (presiden),” jawab Gus Dur ketika aku mengingatkan soal pemecatan menteri-menterinya itu. Bersambung

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya